JAKARTA -- Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Darori, menegaskan rencana pemindahan 10 ekor komodo dari Pulau Flores ke Bali murni untuk melindungi satwa langka itu dari kepunahan.
"Pemindahan komodo dari Flores ke Bali alasannya untuk pemurnian genetik, bukan yang lain," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan rencana ini juga merupakan tuntutan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) sebuah organisasi internasional untuk konservasi sumber daya alam yang mempersyaratkan sistem "studbook" (silsilah genetis) untuk setiap jenis satwa terlebih yang terancam punah.
"IUCN ini mempersyaratkan `studbook` pada komodo, kenapa dipilih yang ada di Flores karena habitat asli komodo itu bukan di Flores melainkan di Pulau Rinca dan Pulau Komodo sendiri yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Flores tak masuk kawasan TNK," ujarnya.
Menurut Darori, 17 ekor komodo di Flores sudah mulai memasuki pemukiman warga yang akan mengancam warga dan juga habitatnya.
"Komodo itu jenis kanibal kalau rantai makannya terputus mereka akan saling memakan, Dephut khawatir komodo di Flores akan punah secara alami, untuk itu juga kita akan lakukan konservasi eks situ lewat program breeding (pengembangbiakan) di Taman Safari Indonesia di Gianjar, Bali," jelas dia.
Ia mengharapkan partisipasi penuh TSI akan mampu menambah jumlah komodo dengan silsilah (studbook) yang jelas dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
"Partisipasi penuh dari TSI, Dephut tak mengeluarkan biaya. Tapi kami yakin biaya ini akan sangat besar, untuk itulah Dephut akan membantu mempermudah proses konservasi ex situ ini," kata Darori. ant/ahi. (Republika)
Selengkapnya...
31 Juli 2009
Dephut: Pemindahan Komodo Untuk Konservasi
16 November 2008
Owa Jawa di Ujung Kulon Tinggal 100 Ekor
PANDEGLANG, JUMAT - Populasi Owa Jawa (Hylobates moloch) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Banten makin terancam punah akibat pemburuan yang dilakukan warga yang tidak bertanggung jawab. Menurut Kepala Bagian Humas TNUK, Enjat Sudrajat saat ini populasi Owa Jawa tercatat sebanyak 100 ekor bahkan di kawasan Gunung Honje sudah menghilang.
"Tiga tahun lalu populasi owa Jawa di TNUK berkisar antara 800 sampai 1.200 ekor," ujarnya kemarin. Menurut dia, sejenis kera yang khas dengan warna tubuh abu-abu itu termasuk satwa yang dilindungi sejak tahun 1931.
Primata khas Jawa ini dapat ditemukan hanya di Pulau Jawa bagian barat, di antaranya terdapat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Namun, dari tahun ke tahun populasi terus berkurang sehingga diperlukan penyelamatan di habitat aslinya, seperti di TNGHS, TNUK dan Gunung Gede Pangrango.
TNUK terus melakukan pengawasan serta melakukan pemantauan agar Owa Jawa tidak terjadi pemburuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pengembangbiakan populasi Owa Jawa juga diupayakan melalui pembinaan habitat yang mendukung kehidupan satwa tersebut. Untuk pembinaan habitat diperlukan ruang penyebaran dan pergerakan kelompok populasi owa Jawa.
Enjat menyebutkan, saat ini untuk pembinaan habitat owa Jawa TNUK telah melakukan pengkayaan pohon pakan dan pohon tidur juga pengamanan habitat. Pengkayaan pohon pakan dan pohon tidur dilakukan di hutan sekunder yang berada dalam kawasan TNUK dengan cara menanam jenis tumbuhan asli yang bisa digunakan oleh owa Jawa di daerah tersebut.
"Pohon pakan itu dengan menanam berbagai jenis di antaranya pohon Afrika itu," tegasnya. Sementara itu, warga pecinta satwa langka meminta polisi hutan yang bertugas di kawasan TNUK agar bertindak tegas terhadap pelaku pemburuan owa Jawa dan macan tutul.
Selengkapnya...
09 November 2008
Jaminan Rp1 Miliar Pemeliharaan Satwa Langka Membahayakan
PONTIANAK -- Perburuan terhadap satwa langka di Indonesia akan semakin marak seiring mencuatnya wacana jaminan Rp1 miliar untuk pemberian izin pemeliharaan dari Pemerintah.
Koordinator Yayasan Titian,Yuyun Kurniawan di Pontianak, Jumat, mengatakan, potensi kerugian Indonesia dari perdagangan tanaman dan satwa langka setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah. "Kebijakan itu akan memicu para pemburu karena adanya jaminan membuat orang-orang kaya berani membayar untuk hobi dan gengsi," kata Yuyun.
Ia menambahkan, di berbagai negara maupun aturan hukum Indonesia tidak ada yang melegalisasi pemeliharaan untuk tanaman dan satwa langka.
Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa ada sebelas satwa langka dilindungi yang izin kepemilikannya sangat ketat dan melalui persetujuan Presiden.
Sebelas satwa itu yakni Anoa, Babi Rusa, Badak Jawa, Badak Sumatera, Biawak Komodo, Cendrawasih, Elang Jawa, Harimau Sumatera, Lutung Mentawai, Orangutan dan Owa Jawa.
Pemeliharaan juga terbatas pada lembaga konservasi, lembaga penelitian, untuk pertukaran satwa. "Bukan kepada individu," kata Yuyun Kurniawan.
Ia mengatakan, meski belum ada legalisasi terhadap jaminan Rp1 miliar untuk pemeliharaan satwa langka, namun akan mendorong terbitnya aturan hukum sebagai dasar hukumnya.
"Apabila wacana kebijakan ini berlanjut dan direalisasikan menjadi salah satu kebijakan di Departemen Kehutanan, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Species Officer WWF-Indonesia Kantor Putussibau, Albertus Tjiu mengatakan, untuk Pulau Kalimantan wacana tersebut adalah ancaman kelangsungan hidup oranguta. "Jumlahnya menyusut semakin tajam. Selain karena penebangan hutan di habitat mereka, juga perburuan orangutan," kata dia.
Jumlah orangutan Kalimantan saat ini diperkirakan sebanyak 54 ribu ekor yang tersebar di sebagian besar Indonesia dan hanya sedikit di Sarawak dan Sabah, Malaysia.
Data dari Yayasan Titian, wacana jaminan Rp1 miliar itu muncul dari pernyataan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Raden Bagus Darori.
Alasannya, dengan dipelihara orang kaya akan lebih menjamin kelangsungan hidup satwa langka dibanding di alam yang rentan perburuan dan diperdagangkan.
Sumber : Republika
Selengkapnya...
04 November 2008
Indonesia Pusat Terumbu Karang Dunia
Pusat keanekaragaman hayati laut dunia, terutama terumbu karang terletak di kawasan segitiga karang. Kawasan ini meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Kepulauan Salomon. Jika ditarik garis batas yang melingkupi wilayah terumbu karang di ke-6 negara tersebut maka akan menyerupai segitiga. Itu sebabnya wilayah tersebut disebut sebagai segitiga karang dunia (coral triangle). Total luas terumbu karang di coral triangle sekitar 75.000 Km2.
Indonesia sendiri memiliki luas total terumbu karang sekitar 51.000 Km2 yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di coral triangle. Saat ini, kepulauan Raja Ampat di Papua Barat merupakan kepulauan dengan jumlah jenis terumbu karang tertinggi di dunia. Berdasarkan sebuah kajian ekologi yang dipimpin oleh The Nature Conservancy (TNC) dengan melibatkan para ahli terumbu karang dan ikan dunia pada tahun 2002, ditemukan sekitar 537 jenis karang dan 1074 jenis ikan di kepulauan Raja Ampat.
Manfaat
Jumlah jenis terumbu karang di Raja Ampat tersebut merupakan 75% dari seluruh jenis terumbu karang dunia yang pernah ditemukan. Walaupun kepulauan Carribean di Amerika tengah dan Great Barrier Reef Marine Park di Australia sangat terkenal, kedua kawasan tersebut hanya memiliki sekitar 400 jenis karang.
Beberapa kepulauan di Indonesia yang juga memiliki jenis karang cukup tinggi adalah Nusa Penida (Bali) , Komodo (NTT), Bunaken (Sulut), Kepulauan Derawan (Kaltim), Kepulauan Wakatobi (Sultra), dan Teluk Cendrawasih (Papua). Kepulauan tersebut juga merupakan tujuan utama wisata bahari, khususnya wisata selam dunia.
Manfaat terumbu karang bagi manusia selain aset wisata bahari adalah sebagai benteng alami pantai dari gempuran ombak dan sumber makanan dan obat-obatan, Sekitar 120 juta orang hidupnya sangat bergantung pada terumbu karang di coral triangle.
Melihat fungsi penting terumbu karang bagi kehidupan manusia, maka pada pertemuan APEC di Sydney tahun 2007, Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan perlindungan terhadap terumbu karang di kawasan segitiga karang dunia bersama 6 negara coral triangle lainnya (CT6). Inisiative CT6 untuk melindungi terumbu karang di coral triangle disebut Coral Triangle Initiative (CTI). Inisiative ini mendapat banyak dukungan dari negara maju seperti Amerika dan Australia.
Selengkapnya...
31 Oktober 2008
Menghitung "Jasa" Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Oleh :Fachruddin Mangunjaya
KAWASAN konservasi (termasuk di antaranya taman nasional dan hutan lindung) di Indonesia belum banyak diungkap sebagai area yang dipandang mempunyai manfaat langsung bagi masyarakat. Sebab, umumnya kalangan awam menilai suatu kawasan konservasi hanyalah tutupan hutan yang mempunyai makna ekonomi, jika kayu yang ada di dalamnya bisa dijual atau dimanfaatkan untuk bangunan dan segala aspek yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Padahal, kawasan konservasi mempunyai manfaat besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Primarck dkk (1998), menguraikan, keuntungan yang diperoleh dari nilai tidak langsung sebuah kawasan konservasi antara lain termasuk kualitas air, proteksi tanah, rekreasi, pendidikan, penelitian ilmiah, regulasi iklim, dan penyediaan pilihan masa depan bagi masyarakat.
Sekarang masyarakat perkotaan di Indonesia-termasuk Jakarta-secara sadar telah mulai kehilangan kepercayaan terhadap kualitas air yang diminumnya, sehingga mereka harus mendatangkan air kemasan dari gunung sebagai sumber air minum, walaupun satu liter air kemasan itu harganya terkadang lebih mahal dari satu liter bensin.
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) merupakan suatu kawasan konservasi seluas 22.000 hektar terdapat di kawasan Jawa Barat, namun mempunyai dampak penting bagi kehidupan 8 juta penduduk di Jakarta. Mengapa? Di gunung inilah berhulu beberapa sungai besar, Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan DAS Cisadane. Kawasan ini pula yang mendukung stok perairan yang ada di tiga kawasan administratif, yaitu Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.
Kalau mau berterus terang, sesungguhnya masyarakat Jakarta sangat tertolong dengan mendapatkan asupan pangan dan sayuran segar dari mulai pasar induk hingga hipermarketnya, kebanyakan dari tiga kabupaten ini. Bagaimanakah jika air dan ekosistem pertanian tidak mendukung di kawasan ini? Jawabnya pasti akan sangat merepotkan, harga tanaman pangan akan semakin mahal dan semuanya akan berdampak pada sektor ekonomi nasional.
Faktor yang sangat penting-disamping TNGP sebagai stok sumber daya keanekaragaman hayati-adalah peran kawasan ini sebagai stok sumber daya air. Walaupun tidak mudah untuk menghitung secara langsung sumber daya air yang ada di TNGP, namun peran tersebut bisa dilihat secara langsung dengan menghitung berapa kapasitas air yang diperlukan oleh sawah, perladangan dan perkebunan, serta perumahan penduduk yang ada disekitar taman, perladangan dan perkebunan serta perumahan penduduk yang ada di sekitar taman nasional tersebut.
Bukankah air merupakan sumber kehidupan? Bila air tidak ada, dari mana sawah dan perkebunan di puncak-yang menjadi supplier mayoritas palawija dan tanaman pangan di Jakarta-bisa berhasil dengan baik.
PROFESOR Otto Soemarwoto menjelaskan, jika luas hutan berkurang, laju resapan air ke dalam tanah menurun, laju larian air naik dan bahaya banjir semakin meningkat. Dalam hal ini bertambahnya air karena berkurangnya luas hutan sangatlah merugikan. Laju air akan bertambah jika hutan dikonversikan menjadi bangunan fisik seperti gedung, jalan raya dan bangunan lainnya.
Soemarwoto memperkirakan laju konversi kawasan puncak menjadi bangunan dan vila mengakibatkan peningkatan larian volume air dari 5 persen curah hujan menjadi 40 persen. Dengan curah hujan 3.000 mm/th, kenaikan volume larian air adalah 10.500m³/ha/th yang setara dengan 2.100 truk tangki minyak berkapasitas 5.000 lt. Maka umpama terjadi konversi (penggundulan) vegetasi hutan 10 ha artinya sama dengan melepaskan 21.000 truk air berkapasitas 5.000 lt dari puncak.
Tidak heran, jika puluhan hektar hutan gundul di kawasan puncak mampu menggerus ratusan rumah dalam hitungan menit seperti terjadi pada tragedi Bahorok atau peristiwa bencana kawasan wisata Mojokerto yang menelan puluhan jiwa. Dengan adanya tutupan hutan sebanyak 22.000 ha di TNGP, secara kasar air tertampung yang disangga oleh gunung ini adalah setara dengan: 46,2 juta truk air berkapasitas 5.000 lt.
Bila panjang truk tangki rata-rata 10 meter, maka air yang dijajarkan bisa berderet sejauh 4.620 km, atau setara dengan empat kali panjang Pulau Jawa. Bagaimana kalau air di seluruh truk itu lepas? Jakarta akan tenggelam!
Maka kawasan hutan Gunung Gede Pangrango tidak dapat disangkal mempunyai jasa besar sebagai kawasan tangkapan air (water catchment) bagi warga sekitarnya termasuk Jakarta. Kawasan ini juga dihitung merupakan jantung bagi 100.000 ha kawasan berupa daerah resapan air berupa sawah dan ladang di sekitarnya. Jantung inilah yang memompa dan mengatur "denyut nadi" sungai-sungai dan lahan basah (wetland area) yang berhulu di gunung itu.
CONSERVATION International menghitung, aset yang dimiliki dengan melestarikan hutan dan Taman Nasional Gede Pangrango mempunyai nilai sekitar Rp 920 miliar (100 juta dollar AS) per tahun untuk menghidupi sekitar 20 juta penduduk yang ada di sekitarnya. Kalau tangkapan air ini musnah, akibatnya beberapa pabrik air mineral yang mengolah air bersih tidak lagi akan berproduksi dan semua penduduk akan kekeringan bila musim kemarau tiba.
Dalam perhitungan ekonomi penting, Wiratno dkk (2002) mengkalkulasi nilai air yang ada di TNGP dalam dua kategori: (1) Nilai air yang digunakan untuk mengairi sawah dan lahan-lahan pertaniannya, (2) Nilai konsumsi rumah tangga. Dari kedua nilai itu bila dijumlahkan air yang sangat vital sifatnya berharga Rp 2.95 miliar per tahun dan akan meningkat harganya menjadi Rp 27.80 miliar 25 tahun yang akan datang. (lihat tabel 1).
Penilaian pentingnya air memang sangat berorientasi pada kepentingan manusia yang ada di sekitar taman nasional itu sendiri. Namun, jika hendak dihubungkan secara global, ekosistem taman nasional adalah lebih dari itu, yaitu dengan hutan hujannya-kawasan ini-juga telah berjasa menjaga keseimbangan iklim dan mereduksi berkurangnya pemanasan global.
Secara karakteristik, studi tentang TNGP juga dilakukan Natural Resources Management (NRM).
Menurut lembaga ini, karena terjadi konversi lahan yang terus berlangsung di kawasan puncak baik untuk pertanian menjadi kawasan hunian atau pembangunan industri yang mengutamakan keuntungan ekonomi, maka dampaknya adalah terjadi erosi di kawasan aliran sungai, sehingga pernah dicatat rata-rata erosi per hektar mengakibatkan sedimentasi 249.25 ton.
Erosi ini dapat mengakibatkan pendangkalan dan mengganggu daerah aliran sungai sehingga apabila terjadi curah hujan di atas rata-rata kawasan yang tadinya tidak disangka banjir-karena aliran sungai telah mendangkal-cakupan banjir akan lebih meluas. Perlu dicatat, air yang mengalir dari TNGP merupakan salah satu sumber aliran air sepanjang 117 km yang bermuara pada Sungai Ciliwung, di Jakarta.
Pasti ada yang ingin tahu seberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan TNGP? Secara ekonomi dan nilai jasa mengenai untung rugi (cost and benefit) dapat dilihat dengan hanya menilai kayu yang ada di TNGP dijumpai hanya bernilai Rp 1,7 miliar (1999), sedangkan nilai kerugian lain dihitung juga adalah biaya yang dikeluarkan untuk manajemen taman nasional tersebut yaitu Rp 1.32 miliar.
Perbandingan diambil dengan menghitung manfaat bila kayu tidak dieksploitasi yaitu dengan memanfaatkannya secara berkelanjutan pada sektor: pariwisata, manfaat air untuk pertanian, air rumah tangga, penelitian dan pendidikan, serta pelayanan ekosistem yang mencakup udara bersih, produk hutan nonkayu, nilai keanekaragaman hayati, dan lain-lain.
Perhitungan untung rugi ini memperoleh nilai 1,46 yaitu berarti mengelola TNGP secara berkelanjutan dengan sistem taman nasional akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya mengambil kayunya saja. Artinya, penilaian terhadap keberadaan TNGP mengindikasikan bahwa keuntungan akan dapat diperoleh cenderung lebih besar jika TNGP dikelola dengan baik dan dipertahankan sebagai kawasan konservasi.
DAMPAK positif "jasa"dari keberadaan TNGP; seperti tangkapan air, kontrol sedimentasi, mengurangi polusi, pengembangan wisata dan pelayanan lainnya-mengilustrasikan betapa pentingnya kawasan ini bagi masyarakat di sekitarnya hingga yang berada-di Jakarta-sekalipun.
Oleh sebab itu, apa saja rencana yang akan dilakukan dan diperkirakan mempunyai dampak besar di kawasan puncak terutama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, harus menjadi pertimbangan yang matang. Bahkan, dengan pertimbangan di atas, hendaknya kondisi hutan sebagai resapan air perlu dilakukan.
Kita juga perlu menanam pohon guna menambah pelayanan yang masih kurang sebagai pengendali keseimbangan ekosistem yang ada di kawasan sekitarnya. Harapan lain, misalnya, pemerintah daerah yang menjadi "penguasa" di kawasan puncak, seperti Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, tetapi konsisten menjalankan disiplin tata ruang yang telah disepakati melindungi hutan bahkan menanam kembali hutan guna memperbesar stok tangkapan air guna membantu rosot karbon (carbon sinc) terutama akibat polusi ulah orang-orang masyarakat industri dari Jakarta.
Sumber : Fachruddin Mangunjaya, Bekerja pada Conservation International Indonesia
kompas
Selengkapnya...
25 Juli 2008
Menguak ’’Dunia yang Hilang” di MAMBERAMO
26 April 2008
Bunaken Penuh Sampah
Manado (ANTARA News) - World Wide Fund For Nature (WWF) atau Organisasi Konservasi Global wilayah Indonesia, mengaku prihatin kondisi Taman Nasional Laut (TNL) Bunaken di Sulawesi Utara (Sulut), yang penuh sampah, padahal wilayah konservasi laut tersebut merupakan terbaik di dunia.
Direktur Marine WWF Indonesia, Wawan, Sabtu di Manado, mengatakan, penyelamatan TNL Bunaken perlu kesadaran tinggi masyarakat, karena akan menjadi ancaman lingkungan dimasa mendatang jika tidak diantisipasi sejak sekarang.
TNL Bunaken merupakan wilayah konservasi yang dilindungi negara, karena memiliki jutaan biota dan ekosistem terbaik di dunia, sehingga perlu ditangani secara komprehensif.
TNL Bunaken tidak sekedar menjadi objek wisata yang mendatangkan devisa, tetapi wilayah dilindungi itu perlu dijaga untuk penyelamatan lingkungan laut, katanya, usai beraudiens dengan Gubernur Sulut, SH Sarundajang.
Banyaknya sampah didaerah itu karena pemerintah daerah tidak menciptakan pemetaan laut dari "serangan" sampah organik dan non organik, sehingga beberapa muara sungai yang masuk ke TNL Bunaken menjadi rusak.
Gubernur Sulut mengaku TNL Bunaken bergelut dengan persoalan cukup lama, yakni sampah akibat keserakahan manusia.
Pemprop Sulut akan berbicara dengan DPRD setempat, membahas anggaran khusus untuk penanganan sampah di Bunaken, dengan menghadirkan berbagai teknologi yang menghadang giringan sampah ke taman laut itu.
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprop Sulut, Marietha Kuntag mengatakan, TNL Bunaken, perlu dibenahi kembali, baik infrastruktur penunjang objek wisata, masalah sampah serta sistem promosi digiatkan terus.
Banyak masalah yang selalu dialami objek wisata TNL Bunaken, sehingga perlu diperhatikan serius semua stakeholder, agar tidak memberi dampak buruk bagi lokasi itu, kata Kuntag.
Kemudian pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang laut, yang akan digelar di Kota Manado pada tahun 2009 mendatang, dengan tujuan akhir akan melihat objek wisata TNL Bunaken yang memiliki sejuta biota laut terbaik di dunia.
Selengkapnya...