Minister denies TNI played role in Freeport attacks

Defense Minister Juwono Sudarsono has denied the Indonesian Military (TNI) was involved in the recent armed attacks on US gold and copper mining giant PT Freeport Indonesia in Papua.

"That is just wild speculation," he said Thursday.

Juwono however said he was uncertain as to whether the secessionist Free Papua Movement (OPM) was involved in the series of shootings, that left three people dead.

"Let's just wait for the police investigation," he said, adding that many parties might want to attack a company as profitable as Freeport for various reasons.

"Every business managing strategic commodities such as copper are attractive targets to various parties," he said.

He added it was possible the wide social and economic gap in the region had triggered the incidents.

Spokesman for the National Police, Brig Gen Sulistyo Ishak, said 700 officers have been deployed in the wake of the recent incidents.

Meanwhile, the Human Rights National Commission (Komnas HAM) is conducting an investigation into the attacks, commissioner Ridha Saleh said.

"The team is already in Papua to speak with all stakeholders and gather information," he said.

"We hope the police will conduct their investigation professionally. The police should not be brutal or use violence when investigating."

Juwono said Freeport should not be shut down because of the security problems as "Freeport gives a lot to state revenue".

The Indonesian Forum on the Environment (Walhi) disagreed, with executive director Berry Nahdian Forqan saying it was high time for the government to act firmly against the mining giant.

"We urge the government to halt Freeport's operations in the country because of the ecological, social and economic damage it has caused Papuans over the decades," he told a press conference.

Walhi claims that the company causes US$6.9 billion worth of ecological damage every year.

Meanwhile, in a bid to claim their rights, the Amungme tribe of Papua has filed a lawsuit against PT Freeport Indonesia, the government and PT Indocopper Investama, a subsidiary of the Bakrie Group.

The plaintiffs are demanding $30 billion in compensation for the 42-year exploitation of more than 2,000,000 hectares of land.

Titus Natkime, a lawyer for the Amungme people, said the lawsuit was filed at the South Jakarta District Court in May. (adh/mrs) (TheJakartaPost)
Selengkapnya...

DKI Tambah 2.000 Meter Persegi Hutan Mangrove

JAKARTA--Badan Pengelolaan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menambah 2.000 meter persegi hutan bakau (mangrove) di wilayah barat Pantai Utara Jakarta, yakni di kawasan Restorasi Ekologis Hutan Lindung Angke, Kapuk.

Kepala BPLHD DKI Peni Susanti menyatakan, penanaman tersebut untuk memenuhi target program Sabuk Hijau, yakni penanaman mangrove seluas 334,7 hektare di kawasan Pantai Utara Jakarta.

"Sekarang sisanya tinggal 40 hektare lagi yang belum ditanami. Rencananya pada 2 Agustus mendatang akan dilakukan penanaman lagi," ujar Peni di Jakarta, Kamis.

Hingga kini, pihak BPLHD bekerjasama dengan instansi terkait telah berhasil menanam mangrove di kawasan seluas 294,7 hektare, dan penanaman mangrove sisanya disebut Peni akan juga melibatkan berbagai stakeholders mulai dari masyarakat nelayan, lembaga pendidikan, pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga swadaya masyarakat.

Sabuk hijau seluas 334,7 hektare tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain kawasan Hutan Lindung Angke 44,76 hektare, Taman Wisata Alam Angke 99,82 hektare, Kebun Bibit Angke 10,51 hektare, Suaka Marga Satwa Muara Angke 25,02 hektare, kawasan Transmisi PLN 23,7 hektare, kawasan Cengkareng Drain 28,39 hektare, Jalan Tol Sedyatmo dan Jalur Hijau 95,50 hektare, serta Ecomarine Taurism Muara Angke 7 hektare.

Lahan tersebut akan dikoordinasikan antara Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengelola dan pelaksana Restorasi Ekologis Hutan Lindung Angke. "Rencananya di kawasan (Hutan Lindung Angke) ini akan ditanami 2.000 pohon mangrove," ujar Peni.

Acara penanaman pada Agustus akan dihadiri beberapa menteri, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan dan juga dihadiri 65 Duta Besar negara sahabat.

Dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan memberikan sertifikat kepada tujuh pengelola hutan mangrove di sub kawasan barat Pantai Utara Jakarta. (republika)
Selengkapnya...

Walhi Sumsel Serukan Selamatkan Hutan Gambut

Palembang (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan, Anwar Sadat menyerukan semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menyelamatkan hutan gambut yang masih tersisa di daerah itu.

Secara keseluruhan luas hutan gambut di Sumsel mencapai 271 ribu hektare namun yang masih berfungsi dengan baik tinggal 210 ribu hektare yang terdapat di kawasan Merang dan Kepayang Kabupaten Musi Banyuasin, katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.


Menurut dia, hutan gambut tersebut berfungsi tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai satwa langka.

Di kawasan hutan gambut tersebut terdapat 300 lebih jenis tumbuhan dan 18 spesies mamalia langka bahkan hampir punah, tambahnya.

Ia mengatakan, peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan gambut tersebut tentunya akan mempertahankan wilayah yang sangat berharga itu.

Pemerintah pun diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian hutan gambut atau tidak mengizinkan pembukaan lahan dengan alasan apapun, katanya.

Namun, Sadat menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu sejumlah perusahaan telah beroperasi diantaranya, PT Rimba Hutani Mas diperkirakan telah menikmati 2,6 juta meter kubik kayu di daerah gambut itu.

Padahal daerah operasional perusahaan tersebut terdapat gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter yang mesti dilindungi sesuai dengan Keppres Nomor 32 tahun 1990, ujarnya.

Pengoperasian perusahaan tersebut sesuai Amdalnya telah berlangsung sejak tahun 2006 dan seizin Bupati Musibanyuasin saat itu dan Gubernur Sumsel.

Kenyataan itu tentunya bertolakbelakang dengan kepentingan melindungi kawasan hutan gambut sehingga Walhi Sumsel menuntut agar pemerintah menghentikan izin eksploitasi lahan gambut dan masyarakat pun wajib mempertahan kawasan hutan yang dilindungi itu, tambahnya
Selengkapnya...

Perancis Fund for Climate Change Program in Indonesia

Jakarta,(ANTARA News) - Badan Perancis untuk Pembangunan (Agence Francaise de Development/AFD) memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 300 juta dolar AS yang merupakan pembayaran tahap kedua Program Pinjaman Perubahan Iklim (Climat Change Program Loan/CCPL).

Keterangan tertulis Departemen Keuangan (Depkeu) di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto dan Country Director AFD di Indonesia, Joel Daligault, menandatangani perjanjian pinjaman itu pada Senin kemarin.

Pinjaman lunak itu ditujukan untuk mendukung Indonesia dalam program melawan perubahan iklim. Pinjaman lunak jangka panjang ini akan sepenuhnya dicairkan dalam beberapa pekan mendatang sebagai anggaran pendukung dalam anggaran Pemerintah Indonesia.

Dalam kerangka CCPL, pada tahun 2008 AFD telah mengucurkan pinjaman tahap pertama sebesar 200 juta dolar AS kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dalam kerangka pembiayaan bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

CCPL merupakan pinjaman tiga tahun (2007-2009) yang bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan yang sedang berjalan untuk menghadapi berbagai perubahan iklim. Matriks kebijakan tersebut mencakup bidang mitigasi (kehutanan, energi), adaptasi (pertanian, air), dan isu-isu lintas sektoral.
Selengkapnya...

Pemilihan koordinator regional untuk UN Major Group on Children & Youth

Teman-teman sebangsa dan setanah air
Apabila Anda berkenan, silakan pilih salah satu koordinator regional untuk UN Major Group on Children & Youth.
Saya termasuk salah satu calonnya
Terima kasih

Websitenya :
http://www.youen.org/?q=node/8



Profiles

1. To view the candidates' profiles below, click on the name. VOTE for whom/organization you believe is qualified to fulfill the tasks and responsibilities of a regional coordinator mandated by the Major Group on Children & Youth (aka Youth Caucus).

2. VOTE for a regional coordinator for EACH region*. Only one (1) vote is allowed per region.

3. Deadline to cast your VOTE is Saturday, August 1st, 12:00 a.m. EST.

----------------------------------------------------------------------
Please Note: There are no candidates from Oceania. The next candidate with the highest votes --regardless of region -- will assume the position of regional coordinator of Oceania if he or she accepts.
----------------------------------------------------------------------

* The United Nations officially recognize six (6) regions: Asia, Africa, Europe, Latin America, North America, & Oceania.

Africa

* Waleed Abd-Elaziz - Egypt
* Esther Agbarakwe - Nigeria
* Salisu Ahmed Koki - Nigeria
* Olukayode Ajayi-Smith - Nigeria
* Olukemi Abimbola Akeju - Nigeria
* Jerry Amromanor - Nigeria
* Fredrick Baafour Badu-kusi - Ghana
* Solomon Baimba - Sierra Leone
* Abdoul - Byukusenge - Rwanda
* Ibrahim Ceesay - Gambia
* Udeaku Chikezie - Nigeria
* Elvis Morris Donkoh - Ghana
* Emmanuel Duker - Ghana
* Emad Emam - Egypt
* Ekereuwem Essien - Nigeria
* Kasanvu Geoffrey - Uganda
* Victor Gotevbe - Nigeria
* Heba Huessin - Egypt
* Omar Idtnaine - Morocco
* Fuseini Isaac - Ghana
* Adessou Kossivi Nevaeme - Togo
* Ayomi Meneko - Nigeria
* Iman Mostafa -Egypt
* Mu'azu Muhammad -Nigeria
* Godfrey Mungazi - Zimbabwe
* Mukama Nicholas - Cameroon
* Emmanuel Odiase- Nigeria
* Phans Oduro Sarpong - Ghana
* Thomas Ojong Akwele - Cameroon
* Oluwatosin Olowoyeye - Nigeria
* Uwem Otu -Nigeria
* Mohamed Sabri -Egypt
* Ashu Tabe Gilbert - Cameroon
* Ofundem Tataw - Cameroon
* Tobias Wiah - Liberia

Asia

* Roa'a Alkhudairi - Jordan
* Saevul Amri - Indonesia
* Antonio Jose Celis - Philippines
* Pralhad Giri - Nepal
* Fiaid Hassin - Iraq
* He Huang - China
* Shughla Ismail - Pakistan
* Hyunjin Jeon - Republic of Korea
* Biozid Jessorey - Bangladesh
* Birendra Kumar - India
* Ruisi Liu -China
* Vicnan Pannirselvam - Singapore
* Rior Santos - Philippines
* Junya Tanaka - Japan

Europe

* European Youth Forum (YFJ)
* Didier Gleyzes - France
* Erik Malm - Sweden

Latin America

* Luana Amorim - Brazil
* Shiba Andre - Haiti
* Tahereh Dooki - Honduras
* Efraim Batista de Souza Neto - Brazil

North America

* Anantdeep Singh Dhillon - Canada
* Steven Giron - Canada
* Odellia Lucius - United States
* Bryan Scheblein - Unted States
* Cynthia Stall - United States
Selengkapnya...

SELAMAT

SELAMAT ATAS PRESTASI YANG TELAH DIUKIR
OLEH BADAN PENGURUS PUSAT IKAHIMBI PERIODE 2007-2009

1. Slamet (Mamet) : Wasekjen III (UPI Bandung)
Best Personal Duta Lingkungan Ikahimbi tahun 2008 dan
Juara II Lomba karya hasil penelitian tingkat nasional tahun 2008

2. Dwi Andi Listiawan : Kepala Divisi Genetika (UGM DIY)
Juara I Lomba karya hasil penelitian tingkat nasional tahun 2008 dan
Juara II Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia Bidang IPA, LIPI Tahun 2008

3. Arista Dian Kartikasari : Departemen Kajian strategi dan kebijakan (UGM DIY)
Juara I Orasi ilmiah mahasiswa biologi tingkat nasional tahun 2008

Semoga prestasi yang telah terukir tersebut dapat memotivasi BPP Ikahimbi dan mahasiswa biologi pada umumnya untuk lebih berprestasi. Selengkapnya...

REFLEKSI PERJALANAN TIGA TAHUN IKATAN HIMPUNAN MAHASISWA BIOLOGI INDONESIA (IKAHIMBI)

Ikatan himpunan mahasiswa biologi Indonesia (Ikahimbi) didirikan pada saat musyawarah nasional mahasiswa biologi se-Indonesia tanggal 7 Desember 2005 di
Mataram. Ikahimbi didirikan dengan harapan besar dari mahasiswa biologi se-Indonesia, yaitu harapan menjadi organisasi nasional yang mampu mempersatukan himpunan mahasiswa biologi se-Indonesia. Ikahimbi dijadikan wadah kerja sama lintas kampus yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa biologi Indonesia dan berperan aktif dalam eksplorasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dan berpartisipasi aktif dalam menjadikan Indonesia lebih baik dan bermartabat.
Oleh : Saevul Amri (Sekjen Ikahimbi)


Kepengurusan Ikahimbi berlangsung selama dua tahun dan dipimpin oleh seorang
sekretaris jenderal. Dalam melaksanakan amanahnya, sekretaris jenderal (Sekjen) dibantu
oleh badan pengurus pusat (BPP) Ikahimbi. Untuk memudahkan kinerja Ikahimbi, maka
pada tingkat wilayah dibentuk badan pengurus wilayah (BPW) yang dipimpin oleh
koordinator wilayah. Koordinator wilayah melakukan koordinasi dengan semua
himpunan mahasiswa biologi di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada
sekretaris jenderal Ikahimbi dan himpunan mahasiswa biologi di wilayahnya.
Kepengurusan Ikahimbi yang pertama (2005-2007) dipimpin oleh Edi Arip
Miharja, mahasiswa biologi Institut Pertanian Bogor. Kepengurusan pertama ini telah
berhasil membangun Ikahimbi dari nol. Ikahimbi pada masa ini telah memiliki AD-ART,
GBHK, Peraturan keuangan organisasi (PKO), dan Pola Dasar Penyelenggaraan
Organisasi (PDPO) yang jelas. Ikahimbi telah hidup dan mulai menunjukkan
eksistensinya melalui berbagai kegiatan, seperti seminar nasional di Universitas Negeri
Jakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Mulawarman, dan Institut Pertanian
Bogor. Selain seminar nasional, telah dilakukan seminar hasil penelitian mahasiswa
biologi se-Indonesia di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Mulawarman. Pada
tingkat wilayah, telah terbentuk 10 wilayah kerja di seluruh Indonesia (pada
kepenguruasan berikutnya menjadi 11 wilayah). Wilayah kerja yang memiliki
kepengurusan wilayahnya adalah wilayah kerja 2, wilayah kerja 3, wilayah kerja 5,
wilayah kerja 6, wilayah kerja 8, dan wilayah kerja 9. Perjalanan organisasi baru tidaklah
mudah, dari pengurus wilayah yang terbentuk tersebut ternyata tidak semua pengurus
wilayah berjalan dengan lancar seperti wilayah kerja 2 dan wilayah kerja 6. Masalah
kesulitan keuangan juga menjadi tantangan bersama. Sebagian besar pengurus pusat
Ikahimbi yang beranggotakan lebih dari 50 orang juga mengalami krisis komunikasi.
Meskipun demikian, masih terdapat sebagian pengurus pusat Ikahimbi yang yang hebat
dan tetap setia serta berjuang dengan sekuat tenaga demi kemajuan Ikahimbi. Kesuksesan
pengurus pertama Ikahimbi adalah mampu menjadikan jiwa dan semangat keberadaan
Ikahimbi telah dirasakan pada semua wilayah sebagai penyatu himpunan mahasiswa
biologi se-Indonesia dan menjadi bekal yang bagus bagi kepengurusan Ikahimbi
berikutnya.
Setelah kepengurusan pertama Ikahimbi usai, kepengurusan baru dengan
semangat baru telah terbentuk pada Musayawarah Nasional dan Musyawarah kerja
nasional Ikahimbi di Institut Pertanian Bogor. Kepengurusan Ikahimbi periode 2007-
2009 dipimpin oleh seorang Sekjen Ikahimbi yang bernama Saevul Amri, Mahasiswa
Biologi Universitas Gadjah Mada. Kepengurusan Ikahimbi yang kedua ini memiliki
modal awal yang cukup yaitu banyaknya anggota pengurus pusat yang mencapai 70
orang, hadirnya peserta saat Musyawarah Nasional yang berasal dari 9 wilayah kerja di
seluruh Indonesia, dan modal keuangan yang mencapai 1,5 juta rupiah. Lalu, apakah
yang sudah dilakukan oleh pengurus Ikahimbi hingga saat ini ?
Kepengurusan Ikahimbi yang besar dengan beranekaragam sifat dan terdistribusi
di seluruh Indonesia serta 80% pengurusnya adalah orang yang baru mengenal Ikahimbi
merupakan peluang dan tantangan dalam menjalankan amanah. Untuk mempererat
persaudaraan pengurus dan koordinasi kegiatan dilakukan komunikasi melalui media
internet dan handphone. Selama setengah tahun kepengurusan Ikahimbi, pengurus
Ikahimbi telah melakukan kegiatan seminar nasional di Universitas Airlangga,
Universitas Negeri Manado dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; workshop
di Universitas Islam Negeri Yogyakarta; penanaman pohon dan bakti sosial di sejumlah
wilayah di Indonesia seperti di Palembang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Papua; Ikahimbi peduli bencana banjir 2008 dengan
mengumpulkan dana sekitar 5 juta dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang
membutuhkan seperti di daerah Situbondo dan Ngawi; beberapa riset pengamatan burung
dan penyu di beberapa daerah seperti di Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, Ikahimbi
juga telah memiliki media informasi dan komunikasi yang resmi, yaitu website
(ikahimbi.org), forum (ikahimbi.org/forum), email (mail@ikahimbi.org dan
ikahimbi@yahoo.com), friendster, Facebook, dan sudah terdaftar dalam ITglobaltalking
dan dikti.org. Dari segi kerja sama, Ikahimbi telah menjalin kerja sama yang baik dan
akan berkelanjutan dengan Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI), Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), lembaga pemerintah seperti Departemen Kehutanan dan
Departemen Pertanian RI, dan sejumlah LSM lingkungan tingkat nasional-internasional,
seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), The Nature Conservancy (TNC), dan
Ecoton. Salah satu contoh wujud nyata kerja sama tersebut adalah disediakannya
pembicara dan juri secara gratis dan tanpa menanggung biaya transportasi dari PBI, LIPI,
dan departemen pertanian RI pada seminar nasional di Universitas Airlangga dan
Lomba Karya Hasil Penelitian (LKHP). LIPI dan PBI memberikan apresiasi yang besar
terhadap juara LKHP tersebut, yaitu dengan membantu jurnal penelitian para pemenang
untuk dimuat di dalam sejumlah jurnal nasional dan internasional terakreditasi A. Selain
itu, telah dijalin komunikasi yang baik dengan organisasi mahasiswa nasional sejenis,
seperti dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dan Ikatan Mahasiswa
Teknologi Pertanian.
Pada tingkat wilayah, seperti di wilayah kerja 4 (Jawa tengah-DIY), 6 (Bali-Nusa
Tenggara), dan 11 (Papua) telah dibentuk pengurus wilayah yang solid dan berkomitmen
kuat, melakukan perluasan jaringan internal himpunan mahasiswa biologi, dan sampai
saat ini sedang menunjukkan eksistensi dan kontribusinya kepada Indonesia. Selain
wilayah tersebut, yaitu wilayah kerja 3 (Jakarta, Banten, dan Jawa Barat), wilayah kerja 5
(Jawa Timur), wilayah kerja 8 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dan wilayah
kerja 9 (Sulawesi) telah/sedang melakukan perluasan jaringan internal himpunan
mahasiswa biologi di wilayah kerja tersebut dan telah melakukan berbagai kegiatan
seperti bakti sosial, aksi damai, penanaman pohon, dan seminar. Wilayah yang sampai
saat ini belum memiliki pengurus wilayah adalah wilayah kerja 1 (sumatera I), wilayah
kerja 2 (sumatera II), wilayah kerja 7 (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah), dan
wilayah kerja 9 (Maluku dan Maluku Utara). Meskipun demikian, wilayah yang belum
memiliki kepengurusan wilayah akan segera mengadakan musyawarah wilayah karena
sesungguhnya komunikasi dengan hampir semua himpunan mahasiswa biologi di
Indonesia sudah terjalin, seperti dengan himpunan mahasiswa biologi di Universitas Syah
Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas
Siwijaya, Universitas Lampung, Universitas Palangkaraya, Universitas Tanjungpura, dan
Universitas Khairun.
Ikahimbi sebagai organisasi nasional yang baru berumur tiga tahun dapat
dikatakan berkembang dengan pesat. Namun, semua yang telah dilakukan sampai saat ini
belumlah maksimal dan kemanfaatan Ikahimbi baru dirasakan oleh pengurus dan
sebagian kecil mahasiswa biologi dan masyarakat Indonesia. Kegiatan Ikahimbi yang
termasuk utama yang berupa kegiatan penelitian bersama juga belum berkembang dengan
baik. Masih diperlukan usaha yang kuat dan dukungan dari semua pihak. Ikahimbi
dengan berbagai macam potensi yang dimiliki sangat mungkin menjadi organisasi yang
berharga dan diperhitungkan dalam level nasional beberapa tahun lagi dengan adanya
kontribusi yang nyata bagi kemajuan Ilmu pengetahuan Indonesia, perbaikan kondisi
lingkungan Indonesia, dan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, cita-cita tersebut tidak
mungkin tercapai apabila setiap diri mahasiswa biologi masih memiliki egoisme diri dan
kampusnya masing-masing dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan
Ikahimbi.
Selengkapnya...

Ekspansi Perkebunan Sawit Bukan Solusi

NUSA DUA, KAMIS – Ekspansi perkebunan sawit bukanlah solusi bagi perubahan iklim, sebaliknya dapat memperburuk keadaan dengan membabat hutan dan mengkonversi kawasan gambut. Pengelolaan Hutan berbasiskan kerakyatan yang menjaga keseimbangan siklus karbon disepakati menjadi pilihan terbaik, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk Agrofuel and Climate Change yang diselenggarakan Sawit Wacth, sebagai kegiatan back to back dengan Pertemuan tahunan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) VI pada Rabu, 19 November 2008.

”Lebih baik jika masyarakat mengelola hutan yang diterlantarkan dengan beragam tanaman, seperti karet, kopi dan tanaman daripada diubah menjadi perkebunan sawit monokultur yang dikuasai oleh satu perusahaan dan menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat dan merusak lingkungan.” jelas M. Jauhari, Koordinator Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (PSHK). Saat ini kawasan hutan menyusut dari 143 juta hektar menjadi 72 juta hektar akibat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dengan hak kelola, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa merusak kondisi sekitar.”Kami memang harus menjaga kawasan hutan untuk dapat meneruskan hidup kami. Dengan debit air yang semakin kecil, kami berhasil mengembangkan pengelolaan sumber daya seefisien, ”jelas Prasetyo, dari Pasaman, Sumatra Barat. Tetapi kini, masyarakat khawatir dengan dikembangkannya perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah mereka dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan air.

Rivani Noor, Community Alliance on Pulp and Paper Advocacy, menunjukkan tingginya permintaan terhadap biofuel di tingkat global, mendorong peningkatan alih fungsi kawasan dan konflik. ”Industri berlomba-lomba memenuhi kebutuhan energi dari bahan bakar nabati, dengan alasan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Padahal kondisi ini menciptakan kemiskinan baru yang lebih luas.” jelasnya dengan lugas.

Rivani memaparkan bahwa ekspansi perkebunan sawit paralel dengan timbulnya konflik sosial, tumpang tindih kebijakan nasional dan lokal. Hal ini dapat dilihat di Sumatra Selatan, kawasan yang menyumbang 1,6 juta ton minyak sawit, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memicu konflik yang melibatkan kekerasan terhadap masyarakat. Di Riau , kawasan dengan laju kerusakan tertinggi di dunia, ekspansi perkebunan sawit mengakibatkan konflik sosial, konflik dengan manusia dengan satwa, karena semakin kecilnya kawasan hutan yang tersia.

Selama ini masyarakat kecil, diantaranya seperti petani, nelayan yang hidupnya langsung bergantung pada alam harus menanggung akibat paling berat dari dampak perubahan iklim. ”Di Bali, nelayan kelas menengah bawah yang kapalnya tidak mampu melawan badai lah yang paling sering menderita kelaparan,” papar Agung Wardhana, Direktur Eksekutif Walhi Bali, yang mengumpulkan data tentang dampak perubahan iklim terhadap kelompok masyarakat rentan di Bali.

Sebagai salah satu pulau kecil, yang juga Bali rentan terhadap dampak perubahan iklim, Bali dapat tenggalam sebagian akibat cairnya es kutub akibat pemanasan global. Disisi lain, sebagai tujuan wisata, Bali juga memberikan kontribusi besar bagi perubahan iklim, tambah Agung lagi.

Menjadi penting untuk melihat kembali secara kritis, apakah rencana ekspansi kelapa sawit atas nama biofuel memang dapat mengurangi dampak perubahan iklim atau malah mempersulit kehidupan mayarakat dengan hilangnya sumber-sumber penghidupannya.

Pada saat yang sama, sudah seharusnya, pemerintah mendukung inisiatif yang dilakukan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efisien dan arif dalam menghadap perubahan iklim, seperti yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Lampung mencapai tujuan utama mensejahterakan masyarakat.
Sumber : kompas
Selengkapnya...

Kronologi Aksi Greenpeace Memprotes Perusakan Hutan di Dumai

DUMAI, SENIN - Aktivis Greenpeace, Senin (10/11), mengobok-obok kolam Pelabuhan Dumai dengan cara melakukan aksi pencoretan terhadap tiga kapal pengangkut minyak mentah (CPO) dan satu tongkang pengangkut kayu log yang tengah lego jangkar dan berlabuh di Dermaga baru Pelabuhan Dumai.

Selain itu, aktivis Greenpeace juga melakukan aksi penghadangan kapal Gran Couva Hongkong pengangkut minyak mentah milik Wilmar Group yang tengah bersiap-siap meninggalkan Dumai menuju Belanda. Aksi penghadangan itu hanya di lakukan seorang aktivis Greenpeace dengan cara mengunci dirinya pada rantai jangkar. Akibatnya kapal tidak bisa berlayar, karena jika jangkar di tarik, aktivis Greenpeace bisa merenggangkan nyawannya.

Dua aksi nekat yang di lakukan Greenpeace itu merupakan bentuk protes terhadap pengrusakan hutan dan lahan gambut yang terus saja terjadi di Indonesia. Menurut Greenpeace, salah satu biang pengrusakan hutan dan lahan gambut adalah industri kelapa sawit.

Untuk melancarkan aksi protesnya, aktivis Greenpeace menggunakan tiga boat karet cepat, masing-masing Africa Quen, Suziqiu dan Nouvurania. Boat karet itu di turunkan dari atas Kapal MV Esperanza yang tengah lego jangkar sekitar 2 mil laut dari Pelabuhan Dumai.

Aksi pencoretan yang di lakukan 12 orang aktivis Greenpeace di mulai sekitar pukul 06.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Kapal pertama yang menjadi target adalah Gran Couva yang sedang melakukan pengapalan minyak mentah sekitar 1 mil laut dari Pelabuhan Dumai. Dinding kapal di tulis "Forest Crime" menggunakan cat air berwarna kuning.

Kemudian aksi berlanjut ke kapal Smoot Sea 4 Bangkok dan Victrory Prima Jakarta yang tengah sandar di Dermaga Baru Pelabuhan Dumai. Di Kapal Smoot Sea 4 aktivis Greenpeace mencoret dengan tulisan "Forest Crime" dan di Kapal Victory Prima dengan tulisan "Climate Crime". Aksi kemudian di teruskan terhadap tongkang Syukur 06 Samarinda pengangkut kayu log yang juga tengah bersandar di Dermaga baru Pelabuhan Dumai. Di tongkang aktivis Greenpeace menuliskan Forest Crime sebagai bentuk protesnya.

Nyaris tak ada penjagaan dari aparat keamanan terhadap aksi nekad aktivis Greenpeace yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Hanya saja, aktivis Greenpeace sempat mendapat perlawanan dari nahkoda Kapal Gran Couva dengan cara menyiramkan air bertekanan tinggi ke arah para aktivis.

Mendapat perlawanan seperti itu, aktivis Greenpeace memilih mundur dan menjauh dari Kapal Gran Couva. Namun beberapa saat kemudian para aktivis kembali lagi untuk meneruskan pencoretan terhadap kapal Gran Couva. Setelah berhasil melancarkan aksinya, tiga boat karet Greenpeace kembali ke Kapal MV Esperanza.

Siang harinya, sekitar pukul 13.00 WIB aktivis Greenpeace mulai melakukan aksi kunci diri pada jangkar kapal Gran Couva yang akan mengangkut minyak mentah milik Wilmar Group. Aksi ini hanya di lakukan seorang aktivis Greenpeace, meskipun sekitar pukul 18.00 WIB, aktivis yang melakukan aksi saling bergantian. Saat aksi berlangsung Kapal Patroli Polisi Perairan tampak berputar melakukan pemantauan.

Belum jelas sampaikan kapan aktivis Greenpeace akan melakukan aksinya di Dumai. Namun berdasarkan izin dari Pemerintah Indonesia, Kapal MV Esperanza masih bisa berada di perairan Indonesia hingga 15 November 2008 mendatang. Setelah itu di kabarkan MV Esperanza akan bertolak menuju Singapura.

Tak ada jawaban resmi dari Wilmar Group terkait aksi penghambatan Kapal Gran Couva yang mengangkut minyak mentah milik mereka. Manajar Pabrik Afair Wilmar Group, Joko Pranoto juga tidak menjawab saat di hubungi melalui telepon selularnya. Begitu juga saat di kirimkan pesan singkat, Joko tetap tidak memberikan jawaban.

Hal senada juga terjadi pada Kepala Administrator Pelabuhan Dumai, Capt Jansen Napitupulu. Menurut ajudannya, Jansen Napitupulu sedang berada di Jakarta. Namun saat di hubungi melalui telepon selular dan pesan singkat (SMS), Janse tidak menjawab.

Berdasarkan keterangan Kasi Syahbandar Dumai, Capt Purgana, aksi yang di lakukan aktivis Greenpeace belum tergolong membahayakan keselamatan pelayaranan, bahkan Adpel Dumai belum menerima laporan dari agen pelayaran terhadap aksi pencoretan dan kunci diri oleh aktivis Greenpeace tersebut.

"Kalau mereka (pemilik kapal) keberatan dan melaporkan kepada kita, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," terang Purgana.
SUmber: Kompas
Selengkapnya...

Jaminan Rp1 Miliar Pemeliharaan Satwa Langka Membahayakan

PONTIANAK -- Perburuan terhadap satwa langka di Indonesia akan semakin marak seiring mencuatnya wacana jaminan Rp1 miliar untuk pemberian izin pemeliharaan dari Pemerintah.

Koordinator Yayasan Titian,Yuyun Kurniawan di Pontianak, Jumat, mengatakan, potensi kerugian Indonesia dari perdagangan tanaman dan satwa langka setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah. "Kebijakan itu akan memicu para pemburu karena adanya jaminan membuat orang-orang kaya berani membayar untuk hobi dan gengsi," kata Yuyun.


Ia menambahkan, di berbagai negara maupun aturan hukum Indonesia tidak ada yang melegalisasi pemeliharaan untuk tanaman dan satwa langka.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa ada sebelas satwa langka dilindungi yang izin kepemilikannya sangat ketat dan melalui persetujuan Presiden.

Sebelas satwa itu yakni Anoa, Babi Rusa, Badak Jawa, Badak Sumatera, Biawak Komodo, Cendrawasih, Elang Jawa, Harimau Sumatera, Lutung Mentawai, Orangutan dan Owa Jawa.

Pemeliharaan juga terbatas pada lembaga konservasi, lembaga penelitian, untuk pertukaran satwa. "Bukan kepada individu," kata Yuyun Kurniawan.

Ia mengatakan, meski belum ada legalisasi terhadap jaminan Rp1 miliar untuk pemeliharaan satwa langka, namun akan mendorong terbitnya aturan hukum sebagai dasar hukumnya.

"Apabila wacana kebijakan ini berlanjut dan direalisasikan menjadi salah satu kebijakan di Departemen Kehutanan, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Species Officer WWF-Indonesia Kantor Putussibau, Albertus Tjiu mengatakan, untuk Pulau Kalimantan wacana tersebut adalah ancaman kelangsungan hidup oranguta. "Jumlahnya menyusut semakin tajam. Selain karena penebangan hutan di habitat mereka, juga perburuan orangutan," kata dia.

Jumlah orangutan Kalimantan saat ini diperkirakan sebanyak 54 ribu ekor yang tersebar di sebagian besar Indonesia dan hanya sedikit di Sarawak dan Sabah, Malaysia.

Data dari Yayasan Titian, wacana jaminan Rp1 miliar itu muncul dari pernyataan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Raden Bagus Darori.

Alasannya, dengan dipelihara orang kaya akan lebih menjamin kelangsungan hidup satwa langka dibanding di alam yang rentan perburuan dan diperdagangkan.
Sumber : Republika
Selengkapnya...

Isu Ekonomi dan Bush di Belakang Kemenangan Obama

Oleh A. Jafar M. Sidik

Jakarta (ANTARA News) - Kalimat pertama dari editorial New York Times hari ini adalah, seorang warga Amerika bernama Barack Hussein Obama, anak dari seorang perempuan kulit putih yang menikah dengan seorang pria kulit hitam yang tak begitu dikenalnya dan kemudian dibesarkan oleh kakek neneknya nun jauh di luar pusat kekuasaan dan kemakmuran Amerika, terpilih menjadi Presiden AS ke-44.

Harian ini melanjutkan, dengan mempertahankan fokus dan keyakinannya yang luar biasa, Obama tak lagi bisa dibendung lawan-lawannya dengan pertamakali mengubur ambisi perempuan AS paling menginginkan menjadi Presiden AS (Hillary Clinton), lalu menaklukan John McCain yang selama kampanye menebarkan kemarahan dan ketakutan pada rakyat AS.



Obama, sebut Times, telah memenangkan pemilu ini karena mampu membongkar kekeliruan pemerintah sekarang yang gagal melindungi warga negaranya dan memang terasa oleh sebagian besar warga AS.

Dia tidak menawarkan satu pemerintahan yang bisa mengatasi semua persoalan, melainkan menjanjikan membentuk pemerintahan yang berdasarkan pada kekuatan individu warga AS sehingga ekonomi bisa diatur lebih adil, kualitas udara dan stok pangan dijaga, si sakit pasti diobati, dan semua anak AS dididik sehingga mampu bersaing di dunia yang mengglobal ini.

Obama menarik warga AS untuk berdampingan dengannya karena dia merasakan kegusaran sebagian besar warga AS yang ingin perang yang hanya merugikan AS itu diakhiri.

Tapi diantara itu semua, persoalan ekonomilah yang paling menyedot warga AS untuk memilih Obama, apalagi formula ekonomi Obama memang mempesona sebagian terbesar rakyat AS yang belakangan ini melihat ekonomi negerinya diobrak abrik asing di mana perusahaan-perusahaan dan aset nasional dikendalikan serta dikuasai asing, termasuk obligasi dan pasar uangnya.

Obama menjanjikan pada bangsa Amerika bahwa dia tak akan melakukan kebijakan ekonomi ala Republik yang selalu berjanji memakmurkan seluruh rakyat tetapi malah menciptakan jutaan orang tersisih, bahkan terpental gara-gara praktik ekonomi yang rakus.

Kekecewaan dan kemarahan terhadap Bush dan Republik inilah yang membuat jutaan warga AS yang biasanya apatis tiba-tiba mendatangi bilik-bilik suara di seantero negeri, bahkan itu terjadi di negara-negara bagian yang selama ini disebut "swing state" atau negara bagian dengan massa mengambang (tidak condong ke Republik maupun Demokratik).

Membelot

Empat tahun lalu, jumlah anggota Demokrat aktif dan Republik hampir sama, namun kini yang menyatakan dirinya Republik dan Demokrat berbeda jauh, yaitu 32 persen Republik dan 40 persen Demokrat. Ini berarti ada pembelotan besar dari warga Republik ke Demokrat.

Ada kekecewaan besar di kalangan Republik terhadap kinerja partainya sekaligus pemerintah George Bush, tetapi jangan dulu mengklaim bahwa ada pergeseran sikap ideologis di AS, misalnya dari konservatif ke liberal atau bahkan kiri.

Harian Washington Post menyebut berpalingnya Republik ke Demokrat tak mengubah ciri khas mereka yang tetap mengidentifikasikan diri sebagai kaum konservatif.

Fakta menunjukkan, 40 persen kaum Republiken konservatif yang membelot ke Demokrat tetap tak menginginkan pemerintah terlalu dalam mencampuri kehidupan warga negara, sebuah sikap khas kaum Republik.

Mereka memilih Obama karena menilai McCain tak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Bush.

Sementara itu, di antara komposisi rasial yang paling memengaruhi, warga Hispanik adalah kelompok terbesar yang mengubah orientasi dukungannya ke Demokrat hingga mencapai 2/3 dari seluruh warga Hispanik.

Warga Hispanik yang empat tahun lalu berperan besar dalam kemenangan Bush, khawatir Republik dan McCain akan mereformasi sistem keimigrasian.

Kulit putih

Yang mengejutkan adalah dukungan kaum kulit putih terhadap Obama yang ternyata besar, menolak asumsi selama ini bahwa kulit putih berpura-pura selama poling tapi akan berhianat di bilik suara.

Duapertiga anggota "electoral college" adalah berkulit putih, dan yang mengejutkan adalah 43 persen diantaranya memilih Obama.

Komposisi ini sebenarnya tidak begitu berubah dari empat tahun lalu saat Demokrat memajukan John Kerry, bahkan dibandingkan pencapaian Al Gore pada 2000 dan Bill Clinton pada 1996. Tapi ingat, Obama bukan kulit putih seperti ketiga orang itu sehingga bisa disimpulkan, warna kulit tak lagi dipersoalkan.

Yang lebih menarik terjadi pada kaum muda kulit putih berpendidikan, di mana baik jumlah pemilih Obama maupun McCain di kelompok sosial ini nyaris sama besar.

Ini berarti kaum muda kulit putih sekali lagi tidak melihat warna kulit sebagai faktor krusial dalam memilih capres sehingga Obama bisa memenangkan dua negara bagian yang kebanyakan penduduknya berkulit putih, Virginia dan Colorado.

Kualitas pemikiran dan kinerja Obama telah menarik perhatian pemuda kulit putih sehingga Ohio dan Pennsylvania yang didominasi kulit putih pun memilih Obama yang kulit hitam. Di sini, sembilan dari tiap sepuluh pemilih menyatakan warna kulit tidak menjadi persoalan penting.

Di sudut lain, seperti telah diduga sebelumnya, Obama akan memenangkan hampir seluruh pemilih kulit hitam dan memang hasil pemungutan suara menunjukkan Demokrat meraih 95 persen pemilih kulit hitam atau 7 persen lebih tinggi dibandingkan prestasi John Kerry pada 2004.

Demikian pula dengan kaum muda di bawah 30 tahun yang kebanyakan memilih Obama, mencapai 66 persen dari total pemilih di usia ini, sedangkan McCain hanya merebut 12 persen suara.

Sebaliknya, McCain sangat populer di kalangan orangtua kulit putih di mana 65 persen diantaranya menjagokan veteran Perang Vietnam ini sebagai presiden AS.

Salah satu kejutan lain adalah suara kaum perempuan yang ternyata tidak banyak menyeberang ke Republik meskipun McCain bersusah payah merekrut Gubernur Alaska Sarah Palin untuk mengalihkan pendukung perempuan Senator Hillary Clinton yang sempat menjadi mantan lawan Obama.

Ironisnya, sebagian besar wanita AS, sekitar 60 persen, menyatakan Palin tidak memiliki kemampuan untuk duduk di Gedung Putih.

Mengapa kecenderungan ini terjadi? Washington Post menyebut performa pemerintahan Bush --bukan kinerja McCain-- sebagai faktor yang membuat kaum wanita menjauhi Republik.

Hal memukulkan Republik lainnya adalah kenyataan bahwa sebagian besar rakyat AS tak terkesan dengan penampilan Republik di mana seperempat dari total pemilih di AS tidak percaya Bush telah bekerja baik. Tragisnya, 72 persen diantara mereka yang menilai buruk Bush beralih memilih Obama.

Tetapi tetap saja yang paling menyedot warga AS untuk memilih Obama adalah latarbelakang ekonomi. Hampir semua pemilih menilai perekonomian AS sekarang lagi buruk-buruknya di mana 40 persen diantaranya menyatakan kehidupan ekonomi sekarang lebih buruk dibanding 2004. Di sini, tujuh dari setiap sepuluh orang memilih Obama.

Selengkapnya...

Hutan Restorasi Boleh Dikuasai Hingga 95 Tahun

JAKARTA, SENIN - Pengembangan kawasan hutan restorasi ditujukan untuk deforestasi atau penghijauan kembali hutan untuk menghadapi perubahan iklim. Selain itu, hutan restorasi juga mendukung pelestarian ekosistem hutan.

Sejauh ini sudah dua kawasan hutan restorasi yang dibangun di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan di Jambi. Di kedua kawasan, upaya konservasi menitikberatkan pada pelestarian spesies burung yang ada di sana. Salah satunya adalah burung rangkong.


"Kebetulan yang ditemukan di sana adalah burung rangkong," kata Listya Kusumawardani, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan, di Jakarta, Senin (27/10). Menurut Listya syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang hutan restorasi salah satunya memang melakukan konservasi terhadap spesies kunci yang ada di sana.

Namun, sumber dari LSM Burung Indonesia yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada Kompas.com bahwa sebenarnya di dua hutan restorasi tersebut terdapat 287 jenis burung.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa hutan restorasi merupakan proyek dari beberapa negara maju yang telah meratifikasi Protokol Kyoto. Negara-negara tersebut berkepentingan menurunkan kadar emisi sebanyak 5 persen dari tahun 1990-2012.

"Sebab membuat hutan restorasi di negara-negara maju tersebut kan tidak mungkin. Jadi dipilihlah Indonesia dengan luas hutan ketiga terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo," Ucapnya. Tanpa penjualan kayu pengelola hutan restorasi mempunyai keuntungan dengan menjual "pohon hidup" yang dapat menyerap karbon yang ujung-ujungnya dapat menekan emisi dunia.

Untuk luas hutan resatorasi yang ada di Jambi seluas 52.170 hektare dengan label proyek Harapan Green Forest. Di Musi Banyuasin sekitar 50.000 Ha atas nama Restorsi Ekosistem Indonesia.

Keduanya sudah mendapat pengesahan Menteri Kehutanan yang mengaju PP 6 tahun 2007 junto PP no 3 tahun 2008 tentang Kehutanan. Lahan tersebut merupakan dulunya hutan produksi yang dioleh PT Asialog yang sudah dikembalikan kepada pemerintah pada tahun 2007.

"Untuk hutan restorasi setiap pengembang mendapat izin selama 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun," ujar Listya.
Sumber : Kompas
Selengkapnya...

Indonesia: Don't let the financial crisis cause environmental catastrophe

The media bombardment on the global economic crisis has left us in no doubt that the impacts will be deep and far reaching.

Newspapers, radio and television are hammering home the dismal details of how the situation is going to affect jobs, pensions, savings and the like.

But there's all too little mention of what this might mean for the environment.

My fear is that we are going to allow a financial crisis to turn into a ecological catastrophe. With an election looming, I am concerned that the Indonesian government will be tempted to offer short-term fixes at the long-term expense of the country's fragile ecosystems.


President Susilo Bambang Yudhoyono is going to face his biggest test. He's long espoused the importance of environmental protection and famously placed Indonesia on the map of eco-responsible states during his passionate interventions at last December's climate change convention in Bali.

Will he now cut corners on environmental protection as the economic slump sets in? Or will he stand by his principles and continue to implement the much-needed protective measures?

This great nation supports tremendous biodiversity of animal and plant life in its pristine rain forests and its rich coastal and marine areas. Up to 3,305 known species of amphibians, birds, mammals and reptiles, and at least 29,375 species of vascular plants are endemic to the nation's more than 17,000 islands.

Indonesia's stunning natural environment and rich resources however, are facing sustained challenges both from natural phenomena and human activity.

Mounting population pressure together with inadequate environmental management is a challenge for Indonesia that hurts the poor and the economy. Total economic losses attributable to limited access to safe water and sanitation are conservatively estimated at two percent of GDP annually, while the annual costs of air pollution to the Indonesia economy have been calculated at around US$400 million per year.

These costs are disproportionately borne by the poor because they are the ones more likely to be exposed to pollution and less likely to be able to afford mitigation measures.

Natural resource challenges have persisted and become more complicated after decentralization. The forestry sector has long played a pivotal role in supporting economic development, the livelihoods of rural people and in providing environmental services. However, these resources have not been managed in a sustainable or equitable manner.

Turning this situation around requires courage and vision -- ideally led by the government -- of what a viable and environmentally sound forestry sector might look like.

The country's administrative and regulatory framework cannot yet meet the demands of sustainable development in spite of a long history of support for policy and capacity development both from within the government and with international donor support.

Indonesia's ministries concerned with environment and natural resources management have benefited from good national level leadership, and also from an active network of civil society organizations throughout the country that are focused on environmental issues, with significant advocacy experience.

But improving Indonesia's approach to environment and natural resources management is extremely challenging.

Two reasons account for much of the poor performance. First, despite the substantial investment in environment and natural resources policy and staff development, actual implementation of rules and procedures has been poor and slow due to weak commitment by sector agencies, low awareness in local departments and capacity challenges at all levels.

And awareness about the expected negative environmental impacts of sustained economic growth and the mechanisms for stakeholders to hold government agencies accountable for their performance are weak.

Second, there is little integration of environmental considerations at the planning and programmatic levels, especially in the public investment planning process and in regional plans for land and resource use.

In the main, Indonesia's environment has benefited from this government's more committed approach. But there is still a very long way to go. Now is not the time to reduce the efforts to protect this country's vital ecosystems.

For the sake of nature and the people of this country, we must appeal to the better judgment of the government not to loosen its grip on the vital environmental challenges.

Prudent economic management is surely vital right now. But we cannot allow the problems that have stemmed half a world away on Wall Street to take its toll on Indonesia's precious environment.
Sumber : http://www.ecoearth.info/shared/reader/welcome.aspx?linkid=109219&keybold=environment%20economic%20policy
Selengkapnya...

NTB, Proyek Percontohan Pohon Jarak Pagar

MATARAM-- Hasil survei dan pemetaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat potensi areal budi daya tanaman perkebunan seluas 466.860 ha, dan luas lahan yang cocok untuk tanaman jarak pagar mencapai 325.000 ha.

Melihat areal yang cukup luas untuk tanaman jarak pagar, maka NTB dijadikan sebagai tempat proyek percontohan penanaman pohon jarak pagar nasional, demikian informasi yang diperoleh dari Dinas Perkebunan NTB, di Mataram, Selasa (4/10).

Selama tahun 2006-2010 secara nasional terget penanaman jarak pagar seluas 4.150.000 hektare, dan sekitar 622.500 hektare di antaranya berada di NTB.


Dengan pola diversifikasi atau sebagai tanaman sela, serta pemanfaatan lahan kritis di luar kawasan hutan, lebih kurang 60 persen pada areal jambu mete dan kelapa dapat ditanami pohon perdu (jarak) seluas 90.000 hektare.

Dengan memanfatkan semak-semak padang rumput di sekitar garis batas hutan, diharapkan hingga tahun 2010 areal tanaman jarak bisa mencapai 622.500 hektare.Potensi lahan tanaman jarak tersebar pada sembilan kabupaten dan kota se-NTB.

Dari areal tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebanyak 100.830 ton minyak jarak mentah (crude jatropha oil/CJO) sebanyak 35.294 ton. Uji coba pengembangan jarak pagar antara lain dipusatkan di bekas areal tanaman kapas di Puyung Kabupaten Lombok Tengah dengan luas areal lebih dari 15 hektare.

"Melihat potensi yang cukup besar tersebut, pemerintah Jepang memberikan bantuan masin pengolah buah jarak dan bantuan serupa juga diberikan Departemen Perdagangan sebanyak empat buah," katanya.
Sumber : http://www.republika.co.id
Selengkapnya...

Perdagangan Karbon Masih Dipelajari

Jambi (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempelajari secara mendalam bentuk perdagangan karbon untuk dijadikan sebagai jasa lingkungan.

Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan, MS Kaban di sela-sela kunjungan Putra Mahkota Kerajaan Inggris Pangeran Charles di kawasan Restorasi Ekosistem Harapan Rainforest Sumatera di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Minggu.


"Memang sudah ada ketentuannya yang dibahas dalam KTT Bumi di Bali. Tapi kita masih hitung-hitungan dulu dan bentuk pasarnya seperti apa," ujarnya.

Pengaturan distribusinya juga sudah ada, tinggal bagaimana pasar dan harganya. Itu yang kini sedang dipikirkan.

Karena itu pengembangan kawasan restorasi ekosistem di Indonesia yang mendapat dukungan penuh dari Kerajaan Inggris seperti di Jambi dan Sumatera Selatan seluas 101.000 hektar (Jambi 49.000 ha dan Sumsel 52.000 ha), merupakan sebuah kebijakan untuk penyelamatan hutan.

Program restorasi itu difokuskan untuk hutan produktif, taman nasional, dan hutan lindung.

"Pengembangan restorasi ini diserahkan ke LSM dan masyarakat, karena butuh waktu panjang untuk menghasilkan. Pembangunan restorasi jelas akan membuang-buang duit yang cukup banyak," katanya.

Ia menambahkan, pelestarian hutan di Indonesia melalui restorasi dan konsesi mengutamakan melibatkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan dan pendidikan.

Masyarakat di sekitar restorasi akan direkrut. Mereka dididik melalui berbagai pelatihan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

Kawasan Harapan Rainforest di Jambi dan Sumsel itu memiliki kekayaan flora dan fauna, dan teridentifikasi menjadi tempat hidup 287 jenis burung yang di antaranya 70 jenis terancam punah.

Selain itu, hidup pula 58 jenis mamalia, 43 jenis amfibi, dan 159 jenis pohon yang salah satunya kayu khas Jambi yang mulai langka yaitu kayu bulian (Eusideroxylon zwageri), serta harimau Sumatera.

Pangeran Charles melihat secara dekat kekayaan flora dan fauna itu, serta keberadaan Suku Bathin IX dan Suku Anak Dalam atau dikenal "Suku Kubu".

Sementara itu, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Sukianto Lusli mengatakan, atas dukungan masyarakat Uni Eropa, kawasan Harapan Rainforest itu kini telah merekrut lebih kurang 100 orang petugas pengamanan, serta bantuan sarana dan prasarana di lapangan.

Departemen Kehutanan memberikan izin konsesi restorasi itu selama 100 tahun sejak awal tahun 2008.

Areal itu berdasarkan interprestasi citra landsat memiliki 21 persen hutan produktif, 32 persen kurang produktif, dan 47 persen tidak produktif.

Selengkapnya...

Sebagian Besar Dokumen AMDAL Berkualitas Buruk

Kendati sudah sekitar 9000 dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) telah disetujui pemerintah, namun itu tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Demikian pengakuan Hermin Rosita Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, dalam suatu diskusi di Jakarta beberapa waktu lampau. Penyebabnya, selain belum semua Komisi AMDAL berfungsi dengan baik, juga karena lemahnya penegakan hukum dalam aspek lingkungan hidup.

Sementara beberapa aktivis lingklungan dalam kesempatan berbeda justru melihat kecenderungan penggunaan dokumen AMDAL sebagai pisau bermata dua. Disatu sisi, dapat menjadi instrument melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya lingkungan yang disebabkan oleh suatu aktivitas, pada pihak lain justru kerap dipakai oleh pihak tertentu untuk melindungi perbuatan yang justru merusak lingkungan. Artinya, terjadi anomaly fungsi AMDAL.


Selama ini, anomaly fungsi AMDAL seperti itu, sudah sering terjadi. Dalam proyek treklamasi Pantura Jakarta, misalnya, pihak BP Pantura berkali-kali mengklaim pihaknya telah mengantongi AMDAL sementara sejumlah kalangan menilai, jika proyek itu diteruskan, niscaya akan membahayakan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan dokumen AMDAL sebagai tameng dalam menghadapi gugatan warga, kata dia, sudah sering terjadi. “Lihat saja pada kasus –kasusu pencemaran lingkungan oleh industri, maupun kasus perusakan/kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam. Hampir semua pelaku mengklaim telah memiliki AMDAL, dan karenanya mereka menolak dituding sebagai penyebab pencemaran atau kerusakan lingkungan. Celakanya, saat berperkara di pengadilan, hakim kerap menggunakan dokumen AMDAL itu sebagai bahan pertimbangan. Akibatnya, masyarakat yang jadi korban sering dikalahkan, “kata dia. Padahal, tak menutup kemungkinan, dokumen AMDAL yang dipakai pengadilan sudah kadaluarsa, atau dibuat asal jadi.

Padahal AMDAL bertujuan menaikkan posisi tawar lingkungan hidup dalam berkehidupan, kemudian malah berkontribusi terhadap hilangnya hal lingkungan hidup. Setiap kali sebuah kegiatan dan/atau usaha sangat terlihat jelas berdampak terhadapa lingkungan hidup maupun komunitas rakyat, maka AMDAL berada di barisan terdepan untuk mengeliminir gejolak yang terjadi. Dengan melihat kondisi ini, maka bukan tidak mungkin AMDAL akan berkontribusi terhadap terjadinya ekosida/ecocide (tindakan pengrusakan seluruh atau sebagiand ari sebuah ekosistem). Pemusnahan ekosistem semakin cepat terjadi dikarenakan tidak adanya perangkat penyaring (filter) dari kegiatan pengrusakan lingkungan hidup.

Seharusnya, pengadilan juga menguji kualitas dan validitas dokumen AMDAL tersebut, dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Hermin Rosita mengakui akan adanya sejumlah kelemahan seputar AMDAL. Misalnya, dari 474 kabupaten/kota di Indonesia, baru terdapat 119 Komisi Penilai AMDAL. Itu pun yang berfungsi hanya 50%. Sedangkan mengenai mutu dokumen AMDAL, menurut sumber SUAR, dari ribuan dokumen AMDAL yang ada, sekitar 75% justru berkualitas buruk hingga sangat buruk.

Membenahi masalah ini memang tidk mudah. Sebab salah satu kendala serius yang mesti dibenahi justru melekat pada pemerintah daerah. “Pemerintah daerah banyak yang belum memahami arti penting fungsi AMDAL bagi pembangunan. Bahkan lebih celakanya lagi, ada yang hanya menjadikan AMDAL sebagai alat retribusi, bukan sebagai bagian dari sebuah studi kelayakan, sehingga sering kali ditemui banyak AMDAL yang justru melanggar tata ruang, “kata dia.

Lebih lanjut sumber ini menuturkan, suatu hal dari proses di Komisi Penilaian AMDAL, ketika ternyata terjadi pembohongan dalam dokumen AMDAL hanya dianggap sebagai kesalahan ketik. Ini terjadi karena kuatnya intervensi kepentingan politis dibalik sebuah rencana kegiatan. Hal ini bukan hanya terjadi sekali. Akibatnya, nyata sekali akan adanya kerancuan dalam proses penilaian AMDAL. Akibat tidak ada criteria dan indicator penilaia, maka proses penilaian AMDAL menjadi sangat subyektif. Dan kemudian, penilaian yang sepotong-potong pun pada akhirnya menjadikan aspek dampak lingkungan hidup (sebagai sebuah komponen yang komprehensif) menjadi bagian yang sengaja untuk dilupakan.

Posisi kelayakan kegiatan dari AMDAL, sebenarnya tergantung pada kelompok Akademisi atau para ahli yang dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL. Ketika kemudia independensi kebebasan ikatan dari akademisi dalam menilai dokumen diikat saat kelompok ini pun menjadi konsultan penyusun AMDAL, telah menjadikan kelompok akademisi atau para ahli tidak lagi professional dalam mengambil keputusan. Bias perkawanan dan berlanjutan proyek (sustainable project) sangat menjadikan proses penilaian AMDAL menjadi hanya panggung boneka semata.

Rendahnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang AMDAL, menyebabkan banyak dokumen AMDAL dibuat asal jadi. Isinya, hasil contekan dari dokumen AMDAL yang lain, bahkan hingga titik dan komanya. AMDAL seperti ini tentu tidak bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pembuatan dokumen AMDAL yang berkualitas memang menghadapai berbagai kendala antara lain : a. butuh waktu lama dan biaya besar, b. belum ada tindakan tegas bagi pelanggar AMDAL; c. kontribusi pengelolaan lingkungan yang masihlemah; d. kecenderungan memandang AMDAL, sebagai baiya bukan sebagai modal; e. kerap hanya jadi sekedar komoditas oleh oknum pemerintah, pemarkarsa dan konsultan.

Vital dan Strategis
Berbagai kelemahan tersebut tentu harus diatasi, pada dasarnya sebab dokumen AMDAL memiliki arti yang mtutdimensi bagi lingkungan hidup. Di dalam undang-undang sebenarnya telah ditegaskan akan pentingnya AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain : 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 2. Esploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tida terbarui. 3. Poses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemorosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumberdaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik. 7. Pembuatan dan Penggunaan bahan hayati dan non-hayait. 8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.


Sayangnya, berbagai hal prinsip ini justru kerap diabaikan dalam pembuatan dokumen AMDAL.

Sumber :

Media cetak, Koran Suara Akar Rumput
Edisi 03-09 Nopember 2008, hal 8
Selengkapnya...

Mulai 2009 Transportasi dan Industri Wajib Pakai Biodiesel dan Bioetanol

JAKARTA -- Pemerintah mewajibkan pemanfaatan bahan bakar nabati (biodiesel dan bioetanol) untuk menguatkan ketahanan energi nasional mulai 2009. Kewajiban itu juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang akan menurunkan nilai ekspor Indonesia.

Crude Palm Oil (CPO) yang biasanya diekspor ke luar negeri akan dialihkan ke pasar dalam negeri untuk mengembangkan pasar domestik produk-produk pertanian yang menjadi bahan baku bahan bakar nabati.

"Badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar dan pengguna langsung bahan bakar wajib menggunakan bahan bakar nabati secara bertahap," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti di Jakarta, Rabu (8/10).


Harga jual bahan bakar nabati nantinya ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan. Badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sampai ke pencabutan izin usaha.

Secara bertahap, pemerintah menetapkan kewajiban minimal pemanfaatan bahan bakar nabati. Untuk 2009, badan usaha pemegang izin usaha bahan bakar seperti Pertamina, Shell, dan Petronas diwajibkan menjual bahan bakar nabati seperti biodiesel minimal 1% dari jumlah konsumsi bahan bakar transportasi Public Service Obligation (PSO) dan transportasi non PSO.

Sedangkan untuk industri dan komersial, diwajibkan menggunakan 2,5% biodiesel dari total konsumsi bahan bakarnya. Untuk pembangkit listrik, kewajiban minimal penggunaan biodiesel mencapai 0,25% pada 2009.

Sementara itu, untuk penggunaan bioetanol, kewajiban penggunaan minimal transportasi PSO mencapai 1% dan transportasi non PSO 5%. Begitu juga dengan penggunaan bioetanol untuk industri dan komersial sebesar 5% dari total konsumsi bahan bakar.

"Pembinaan dan pengawasan kebijakan ini dilakukan kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar maupun pengguna langsung bahan bakar," jelas Bayu.

Ia optimistis kebijakan ini akan berjalan baik karena permintaan bahan bakar nabati yang terbuat dari CPO, jarak pagar, dan tanaman nyamplung pada 2009 akan meningkat sekitar 1 hingga 1,2 juta ton. Dengan adanya permintaan baru itu, pasar CPO dalam negeri akan bergairah karena dibutuhkan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta bahan baku setengah jadi CPO.

"Kalau ditarik ke belakang lagi, artinya ada 2 juta sampai 3 juta ton bahan mentah CPO yang akan dipakai untuk memproduksi bahan bakar nabati. Ini permintaan yang signifikan, apalagi sekarang kita mencatat surplus produksi CPO," katanya.

Untuk 2008, produksi CPO tercatat sebesar 18 juta ton. Sedangkan 2009 meningkat menjadi 19 juta ton, kemudian 2010 produksi CPO bisa menembus angka 20 juta ton. Padahal kebutuhan di dalam negeri hanya 4,5 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 5 juta ton pada 2010.

"Jadi nanti pada 2010, kebutuhan dalam negeri 5 juta ton CPO dan sisanya 15 juta ton CPO diekspor," ujarnya.

Dengan melimpahnya produksi CPO itu, kata Bayu, tidak ada kekhawatiran pemanfaatan CPO sebagai bahan baku utama bahan bakar nabati akan mengurangi pasokan bahan baku CPO untuk diolah menjadi minyak goreng. "Kewajiban menggunakan bahan bakar nabati malah menciptakan pasar dalam negeri CPO," katanya.(Ray/OL-01)


Sumber : Media Indonesia Online, Heni Rahayu Rabu 8 Oktober 2008

Selengkapnya...

PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI DI INDONESIA

Pengaruh deforestasi terhadap meningkatnya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir sudah sejak lama diketahui namun baru pada COP-12 di Montreal tahun 2005 masuk dalam agenda pembahasan pada Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC).

Isu ini baru mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional setelah terbitnya hasil review yang dilakukan oleh Nicholas Stern (UK) tentang Ekonomi Perubahan Iklim (Stern Review : The Economics of Climate Change) yang mencatat bahwa deforestasi di negara berkembang menyumbang emisi CO2 sekitar 20 % dari emisi global, sementara carbon yang saat ini tersimpan di ekosistem hutan (~ 4500 Gt CO2 lebih besar dari yang tersimpan di atmosfir (3000 Gt CO2). Oleh karenanya diperlukan dukungan internasional untuk melindungi hutan yang masih ada.

Dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh semua negara, tetapi negara-negara miskin akan menerima dampak terbesar meskipun kontribusinya terhadap emisi GRK paling kecil. Negara berkembang dengan sumberdayanya sendiri tidak akan mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.


Peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai sistem penyangga kehidupan belum memperoleh penilaian yang memadai dari sisi finansial baik di dalam mekanisme yang tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam sistem pasar terhadap produk dan jasa hutan. A/R CDM yang merupakan satu-satunya mekanisme pasar yang tersedia di bawah Protokol Kyoto terhadap jasa penyimpanan CO2 melalui kegiatan penanaman pohon tidak memberikan manfaat yang berarti karena prosedur dan aspek metodologi yang kompleks. Untuk mendorong negara berkembang melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilisasi GRK di atmosfir (stabilisasi iklim); diperlukan pendekatan kebijakan internasional yang seluas mungkin yang memungkinkan setiap negara pemilik hutan berpartisipasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Disamping itu upaya pengurangan emisi dari deforestasi juga memerlukan pendekatan kebijakan internasional yang tidak akan mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan dan kehidupan masyarakat lokalnya. Dengan demikian negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan opportunity costs dari pemanfaatan lahan/hutan tersebut.

Deforestasi di negara berkembang meskipun latar belakangnya beragam, namun secara umum adalah alasan ekonomi, antara lain kebutuhan pembangunan sejalan dengan bertambahnya populasi tidak terkecuali Indonesia.

Kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 120,5 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia, mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas. Selain berperan sebagai sumber pendapatan untuk 1,35 % angkatan kerja langsung dan 5,4 % angkatan kerja tidak langsung, sektor kehutanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional pada periode 1985 – 1995. Manfaat langsung dari hutan adalah penghasil kayu dan non kayu, sedangkan manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon). Deforestasi dan degradasi meningkatkan source, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya meningkatkan sink.

Emisi GRK yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn); serta perambahan.

Departemen Kehutanan menempuh 3 (tiga) tahapan penanganan isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Indonesia). Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDDI) merupakan terjemahan initiatif internasional ke dalam konteks nasional. Oleh karenanya REDDI tidak didesain eksklusif terhadap kebijakan kehutanan, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menuju pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Ketiga tahapan penanganan REDDI adalah sebagai berikut :
1. Fase Persiapan (pre – COP 13)

* Pada fase ini kegiatan difokuskan pada penyiapan basis negosiasi di COP-13 dan penyiapan desain serta kriteria pemilihan lokasi sebagai pilot sites. Studi komprehensif yang mencakup aspek metodologi dan strategi serta kajian aspek pasar dan insentif, dilakukan selama bulan Juli-November 2007. Studi dilakukan oleh tenaga ahli inernasional dan nasional, dengan nara sumber dari instansi/organisasi terkait atau perorangan sesuai keahliannya. Pembiayaan didukung oleh World Bank, UK-DFID, Jerman, dan Australia. Hasil studi akan dipresentasikan pada side events di COP-13.

* Diharapkan pada COP-13 sudah dapat diumumkan lokasi potensial untuk pilot activities berdasarkan kriteria yang dibangun dalam studi di atas, serta calon lokasi pilot activities yang telah mendapat komitmen dukungan pendanaannya

2. Fase Transisi (2008 – 2012)

* Pada tahap transisi, pelaksanaan pilot activities, dimaksudkan sebagai sarana learning by doing process, termasuk di dalamnya testing metodologi dan strategi yang dihasilkan dari studi sebelumnya, termasuk mekanisme insentif. Pilot activities dapat berupa pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi, dan konservasi.
* Fase Implementasi ( mulai tahun 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan dalam negosiasi COP); yang merupakan pelaksanaan mekanisme REDDI dengan modalities, rules, dan prosedur sesuai keputusan COP.

(Disusun oleh : Andi Novianto/Asisten Deputi Urusan Kehutanan)
Sumber: Departemen Kehutanan

Selengkapnya...

EKOSISTEM MANGROVE DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

Oleh : Erna Rochana – P.31600021/SPL

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan
panjang pantai kurang lebih 81.000 km, memiliki sumberdaya pesisir yang sangat besar, baik hayati maupun nonhayati. Pesisir merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut, oleh karena itu wilayah ini dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di darat maupun yang ada di laut. Wilayah demikian disebut sebagai ekoton, yaitu daerah transisi yang sangat tajam antara dua atau lebih komunitas (Odum, 1983 dalam Kaswadji, 2001). Sebagai daerah transisi, ekoton dihuni oleh organisme yang berasal dari kedua komunitas tersebut, yang secara berangsur-angsur menghilang dan diganti oleh spesies lain yang merupakan ciri ekoton, dimana seringkali kelimpahannya lebih besar dari dari komunitas yang mengapitnya.

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang
unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi
ekologis hutan mangrove antara lain : pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain : penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.

Dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah
hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem
mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem
mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan semua ekosistem pesisir.
Bahasan lebih kepada ekosistem mangrove, kaitannya dengan strategi dan pengelolaan
mangrove. Hubungan antar ekosistem pesisir dibahas secara singkat manakala
diperlukan untuk memperjelas keberadaan ekosistem mangrove.


DEFINISI HUTAN MANGROVE DAN EKOSISTEM MANGROVE

Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau
secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak
terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian
hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi
oleh pasang surut, dengan kelerengan kurang dari 8% (Departemen Kehutanan, 1994
dalam Santoso, 2000).

Menurut Nybakken (1992), hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan
untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh
beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove meliputi pohon-pohon
dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan terdiri atas 12 genera tumbuhan
berbunga : Avicennie, Sonneratia, Rhyzophora, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus,
Lummitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus (Bengen,
2000).

Kata mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu
komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar
garam/salinitas (pasang surut air laut); dan kedua sebagai individu spesies (Macnae,
1968 dalam Supriharyono, 2000). Supaya tidak rancu, Macnae menggunakan istilah
“mangal” apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan “mangrove” untuk individu
tumbuhan. Hutan mangrove oleh masyarakat sering disebut pula dengan hutan bakau
atau hutan payau. Namun menurut Khazali (1998), penyebutan mangrove sebagai bakau
nampaknya kurang tepat karena bakau merupakan salah satu nama kelompok jenis
tumbuhan yang ada di mangrove.

Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya
kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir,
terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang
khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau (Santoso, 2000).
Dalam suatu paparan mangrove di suatu daerah tidak harus terdapat semua jenis

spesies mangrove (Hutching and Saenger, 1987 dalam Idawaty, 1999). Formasi hutan
mangrove dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekeringan, energi gelombang,
kondisi pasang surut, sedimentasi, mineralogi, efek neotektonik (Jenning and Bird, 1967
dalam Idawaty, 1999). Sedangkan IUCN (1993), menyebutkan bahwa komposisi
spesies dan karakteristik hutan mangrove tergantung pada faktor-faktor cuaca, bentuk
lahan pesisir, jarak antar pasang surut air laut, ketersediaan air tawar, dan tipe tanah.

Daya Adaptasi Mangrove Terhadap Lingkungan

Tumbuhan mangrove mempunyai daya adaptasi yang khas terhadap lingkungan.
Bengen (2001), menguraikan adaptasi tersebut dalam bentuk :
1. Adaptasi terhadap kadar kadar oksigen rendah, menyebabkan mangrove memiliki
bentuk perakaran yang khas : (1) bertipe cakar ayam yang mempunyai pneumatofora
(misalnya : Avecennia spp., Xylocarpus., dan Sonneratia spp.) untuk mengambil
oksigen dari udara; dan (2) bertipe penyangga/tongkat yang mempunyai lentisel
(misalnya Rhyzophora spp.).
2. Adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi :
• Memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi untuk menyimpan garam.
• Berdaun kuat dan tebal yang banyak mengandung air untuk mengatur keseimbangan
garam.
• Daunnya memiliki struktur stomata khusus untuk mengurangi penguapan.
3. Adaptasi terhadap tanah yang kurang strabil dan adanya pasang surut, dengan cara
mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif dan membentuk jaringan
horisontal yang lebar. Di samping untuk memperkokoh pohon, akar tersebut juga
berfungsi untuk mengambil unsur hara dan menahan sedimen.

Zonasi Hutan Mangrove

Menurut Bengen (2001), penyebaran dan zonasi hutan mangrove tergantung oleh
berbagai faktor lingkungan. Berikut salah satu tipe zonasi hutan mangrore di Indonesia :
• Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering
ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini biasa berasosiasi Sonneratia spp. yang
dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.
• Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora spp. Di
zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp.
• Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp.
• Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi
oleh Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya.

ARTI PENTING EKOSISTEM MANGROVE

Hubungan Ekosistem Mangrove dengan Ekosistem Lainnya

Ekosistem utama di daerah pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan
ekosistem terumbu karang. Menurut Kaswadji (2001), tidak selalu ketiga ekosistem
tersebut dijumpai, namun demikian apabila ketiganya dijumpai maka terdapat
keterkaitan antara ketiganya. Masing-masing ekosistem mempunyai fungsi sendirisendiri.
Ekosistem mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrien dan bahan
organik yang dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut. Sedangkan ekosistem
lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan nutrien yang akan dibawa ke
ekosistem terumbu karang. Selain itu, ekosistem lamun juga berfungsi sebagai
penjebak sedimen (sedimen trap) sehingga sedimen tersebut tidak mengg anggu
kehidupan terumbu karang. Selanjutnya ekosistem terumbu karang dapat berfungsi
sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak (gelombang) dan arus laut. Ekosistem
mangrove juga berperan sebagai habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan
(feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan
(spawning ground) bagi organisme yang hidup di padang lamun ataupun terumbu
karang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, ketiga ekosistem tersebut juga menjadi
tempat migrasi atau sekedar berkelana organisme-organisme perairan, dari hutan
mangrove ke padang lamun kemudian ke terumbu karang atau sebaliknya (Kaswadji,
2001).

Manfaat Ekosistem Hutan Mangrove

Sebagaiman telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, ekosistem hutan mangrove
bermanfaat secara ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dan ekonomis hutan
mangrove adalah (Santoso dan H.W. Arifin, 1998) :

1. Fungsi ekologis :
• pelindung garis pantai dari abrasi,
• mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan,
• mencegah intrusi air laut ke daratan,
• tempat berpijah aneka biota laut,
• tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan
serangga,
• sebagai pengatur iklim mikro.

2. Fungsi ekonomis :
• penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan
makanan, obat-obatan),
• penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit,
pewarna),
• penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung,
• pariwisata, penelitian, dan pendidikan.

DAMPAK KEGIATAN MANUSIA TERHADAP EKOSISTEM
MANGROVE

Kegiatan manusia baik sengaja maupun tidak sengaja telah menimbulkan dampak
terhadap ekosistem mangrove. Dapat disebutkan di sini beberapa aktivitas manusia
terhadap ekosistem mangrove beserta dampaknya.

Dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem mangrove, menyebabkan
luasan hutan mangrove turun cukup menghawatirkan. Luas hutan mangrove di
Indonesia turun dari 5,21 juta hektar antara tahun 1982 – 1987, menjadi 3,24 hektar, dan
makin menyusut menjadi 2,5 juta hektar pada tahun 1993 (Widigdo, 2000). Bergantung
cara pengukurannya, memang angka-angka di atas tidak sama antar peneliti. Khazali
(1999), menyebut angka 3,5 juta hektar, sedangkan Lawrence (1998), menyebut kisaran
antara 3,24 – 3,73 juta hektar.

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI INDONESIA
Pengelolaan mangrove di Indonesia didasarkan atas tiga tahapan utama (isu-isu). Isu-isu
tersebut adalah : isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum,
serta strategi dan pelaksanaan rencana.

Isu Ekologi dan Isu Sosial Ekonomi
Isu ekologi meliputi dampak ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem mangrove.
Berbagai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove harus diidentifikasi,
baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari.

Adapun isu sosial ekonomi mencakup aspek kebiasaan manusia (terutama
masyarakat sekitar hutan mangrove) dalam memanfaatkan sumberdaya mangrove.
Begitu pula kegiatan industri, tambak, perikanan tangkap, pembuangan limbah, dan
sebagainya di sekitar hutan mangrove harus diidentifikasi dengan baik.

Isu Kelembagaan dan Perangkat Hukum
Di samping lembaga-lembaga lain, Departemen Pertanian dan Kehutanan, serta
Departemen Kelautan dan Perikanan, merupakan lembaga yang sangat berkompeten
dalam pengelolaan mangrove. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan
pengelolaan mangrove adalah mendesak untuk dilakukan saat ini.
Aspek perangkat hukum adalah peraturan dan undang-undang yang terkait dengan
pengelolaan mangrove. Sudah cukup banyak undang-undang dan peraturan yang dibuat
oleh pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dalam pengelolaan mangrove. Yang
diperlukan sekarang ini adalah penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perangkat
hukum tersebut.

Strategi dan Pelaksanaan Rencana
Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep utama
yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi
dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar
dapat tetap lestari. Kedua kosep tersebut adalah perlindungan hutan mangrove dan
rehabilitasi hutan mangrove (Bengen, 2001). Salah satu cara yang dapat dilakukan
dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan hutan mangrove adalah dengan
menunjuk suatu kawasan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan konservasi, dan
sebagai bentuk sabuk hijau di sepanjang pantai dan tepi sungai.

Dalam konteks di atas, berdasarkan karakteristik lingkungan, manfaat dan
fungsinya, status pengelolaan ekosistem mangrove dengan didasarkan data Tataguna
Hutan Kesepakatan (Santoso, 2000) terdiri atas :
• Kawasan Lindung (hutan, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman
laut, taman hutan raya, cagar biosfir).
• Kawasan Budidaya (hutan produksi, areal penggunaan lain).
Perlu diingat di sini bahwa wilayah ekosistem mangrove selain terdapat kawasan
hutan mangrove juga terdapat areal/lahan yang bukan kawasan hutan, biasanya status
hutan ini dikelola oleh masyarakat (pemilik lahan) yang dipergunakan untuk budidaya
perikanan, pertanian, dan sebagainya.

Saat ini dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove
partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ide ini dikembangkan atas dasar pemikiran
bahwa masyarakat pesisir yang relatif miskin harus dilibatkan dalam pengelolaan
mangrove dengan cara diberdayakan, baik kemampuannya (ilmu) maupun ekonominya.
Pola pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove yang dikembangkan adalah pola
partisipatif meliputi : komponen yang diawasi, sosialisasi dan transparansi kebijakan,
institusi formal yang mengawasi, para pihak yang terlibat dalam pengawasan,
mekanisme pengawasan, serta insentif dan sanksi (Santoso, 2000).

KESIMPULAN
• Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang unik dan khas
yang bernilai ekologis dan ekonomis.
• Mengingat aktivitas manusia dalam pemanfaatan hutan mangrove, maka
diperlukan pengelolaan mangrove yang meliputi aspek perlindungan dan
konservasi.
• Dalam rangka pengelolaan, dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan
mangrove yang melibatkan semua unsur masyarakat yang terlibat.

DAFTAR ACUAN
Bengen, D.G. 2000. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
Bengen, D.G. 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Indonesia.
Dahuri, M., J.Rais., S.P. Ginting., dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya
Wilayah Pesisir Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, Indonesia.
Idawaty. 1999. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Lansekap Hutan Mangrove
Di Muara Sungai Cisadane, Kecamatan Teluk Naga, Jawa Barat. Tesis Magister.
Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
IUCN - The Word Conservation Union. 1993. Oil and Gas Exploration and Production
in Mangrove Areas. IUCN. Gland, Switzerland.
Kaswadji, R. 2001. Keterkaitan Ekosistem Di Dalam Wilayah Pesisir. Sebagian bahan
kuliah SPL.727 (Analisis Ekosistem Pesisir dan Laut). Fakultas Perikanan dan
Kelautan IPB. Bogor, Indonesia.
Khazali, M. 1999. Panduan Teknis Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat.
Wetland International – Indonesia Programme. Bogor, Indonesia.
Lawrence, D. 1998. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Alih
bahasa oleh T. Mack dan S. Anggraeni. The Great Barrier Reef Marine Park
Authority. Townsville, Australia.
Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Alih bahasa oleh M.
Eidman., Koesoebiono., D.G. Bengen., M. Hutomo., S. Sukardjo. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta, Indonesia.
Santoso, N., H.W. Arifin. 1998. Rehabilitas Hutan Mangrove Pada Jalur Hijau Di
Indonesia. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove (LPP Mangrove).
Jakarta, Indonesia.
Santoso, N. 2000. Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove. Makalah disampaikan pada
Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun
2000. Jakarta, Indonesia.
Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah
Pesisir Tropis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Indonesia.
Widigdo, B. 2000. Diperlukan Pembakuan Kriteria Eko-Biologis Untuk Menentukan
“Potensi Alami” Kawasan Pesisir Untuk Budidaya Udang. Dalam : Prosiding
Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor dan Proyek Pesisir dan
Coastal Resources Center – University of Rhode Island. Bogor, Indonesia.
Yahya, R.P. 1999. Zonasi Pengembangan Ekoturisme Kawasan Mangrove Yang
Berkelanjutan Di Laguna Segara Anakan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengan.
Tesis Magister. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan -
Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
Selengkapnya...

ECOSYSTEM SERVICES: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems

SUMMARY
Human societies derive many essential goods from natural ecosystems, including seafood, game animals, fodder, fuelwood, timber, and pharmaceutical products. These goods represent important and familiar parts of the economy. What has been less appreciated until recently is that natural ecosystems also perform fundamental life-support services without which human civilizations would cease to thrive. These include the purification of air and water, detoxification and decomposition of wastes, regulation of climate, regeneration of soil fertility, and production and maintenance of biodiversity, from which key ingredients of our agricultural, pharmaceutical, and industrial enterprises are derived. This array of services is generated by a complex interplay of natural cycles powered by solar energy and operating across a wide range of space and time scales. The process of waste disposal, for example, involves the life cycles of bacteria as well as the planet-wide cycles of major chemical elements such as carbon and nitrogen. Such processes are worth many trillions of dollars annually. Yet because most of these benefits are not traded in economic markets, they carry no price tags that could alert society to changes in their supply or deterioration of underlying ecological systems that generate them. Because threats to these systems are increasing, there is a critical need for identification and monitoring of ecosystem services both locally and globally, and for the incorporation of their value into decision-making processes.


Historically, the nature and value of Earth's life support systems have largely been ignored until their disruption or loss highlighted their importance. For example, deforestation has belatedly revealed the critical role forests serve in regulating the water cycle -- in particular, in mitigating floods, droughts, the erosive forces of wind and rain, and silting of dams and irrigation canals. Today, escalating impacts of human activities on forests, wetlands, and other natural ecosystems imperil the delivery of such services. The primary threats are land use changes that cause losses in biodiversity as well as disruption of carbon, nitrogen, and other biogeochemical cycles; human-caused invasions of exotic species; releases of toxic substances; possible rapid climate change; and depletion of stratospheric ozone.

Based on available scientific evidence, we are certain that:

* Ecosystem services are essential to civilization.
* Ecosystem services operate on such a grand scale and in such intricate and little-explored ways that most could not be replaced by technology.
* Human activities are already impairing the flow of ecosystem services on a large scale.
* If current trends continue, humanity will dramatically alter virtually all of Earth's remaining natural ecosystems within a few decades.

In addition, based on current scientific evidence, we are confident that:

* Many of the human activities that modify or destroy natural ecosystems may cause deterioration of ecological services whose value, in the long term, dwarfs the short-term economic benefits society gains from those activities.
* Considered globally, very large numbers of species and populations are required to sustain ecosystem services.
* The functioning of many ecosystems could be restored if appropriate actions were taken in time.

We believe that land use and development policies should strive to achieve a balance between sustaining vital ecosystem services and pursuing the worthy short-term goals of economic development.

INTRODUCTION
Many societies today have technological capabilities undreamed of in centuries past. Their citizens have such a global command of resources that even foods flown in fresh from all over the planet are taken for granted, and daily menus are decoupled from the limitations of regional growing seasons and soils. These developments have focused so much attention upon human-engineered and exotic sources of fulfillment that they divert attention from the local biological underpinnings that remain essential to economic prosperity and other aspects of our well-being.

These biological underpinnings are encompassed in the phrase ecosystem services, which refers to a wide range of conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that are part of them, help sustain and fulfill human life. These services maintain biodiversity and the production of ecosystem goods, such as seafood, wild game, forage, timber, biomass fuels, natural fibers, and many pharmaceuticals, industrial products, and their precursors. The harvest and trade of these goods represent important and familiar parts of the human economy.
List of Specific Examples of Ecosystem Services

In addition to the production of goods, ecosystem services support life through (Holdren and Ehrlich 1974; Ehrlich and Ehrlich 1981) the following:

* purification of air and water
* mitigation of droughts and floods
* generation and preservation of soils and renewal of their fertility
* detoxification and decomposition of wastes
* pollination of crops and natural vegetation
* dispersal of seeds
* cycling and movement of nutrients
* control of the vast majority of potential agricultural pests
* maintenance of biodiversity
* protection of coastal shores from erosion by waves
* protection from the sun's harmful ultraviolet rays
* partial stabilization of climate
* moderation of weather extremes and their impacts
* provision of aesthetic beauty and intellectual stimulation that lift the human spirit

Although the distinction between "natural" and "human-dominated" ecosystems is becoming increasingly blurred, we emphasize the natural end of the spectrum, for three related reasons. First, the services flowing from natural ecosystems are greatly undervalued by society. For the most part, they are not traded in formal markets and so do not send price signals that warn of changes in their supply or condition. Furthermore, few people are conscious of the role natural ecosystem services play in generating those ecosystem goods that are traded in the marketplace. As a result, this lack of awareness helps drive the conversion of natural ecosystems to human-dominated systems (e.g., wheatlands or oil palm fields), whose economic value can be expressed, at least in part, in standard currency. The second reason to focus on natural ecosystems is that many human-initiated disruptions of these systems -- such as introductions of exotic species, extinctions of native species, and alteration of the gaseous composition of the atmosphere through fossil fuel burning -- are difficult or impossible to reverse on any time scale relevant to society. Third, if awareness is not increased and current trends continue, humanity will dramatically alter Earth's remaining natural ecosystems within a few decades (Daily 1997a, b).

The lack of attention to the vital role of natural ecosystem services is easy to understand. Humanity came into being after most ecosystem services had been in operation for hundreds of millions to billions of years. These services are so fundamental to life that they are easy to take for granted, and so large in scale that it is hard to imagine that human activities could irreparably disrupt them. Perhaps a thought experiment that removes these services from the familiar backdrop of the Earth is the best way to illustrate both the importance and complexity of ecosystem services, as well as how ill-equipped humans are to recreate them. Imagine, for example, human beings trying to colonize the moon. Assume for the sake of argument that the moon had already miraculously acquired some of the basic conditions for supporting human life, such as an atmosphere, a climate, and a physical soil structure similar to those on Earth. The big question facing human colonists would then be, which of Earth's millions of species would need to be transported to the moon to make that sterile surface habitable?

One could tackle that question systematically by first choosing from among all the species exploited directly for food, drink, spices, fiber, timber, pharmaceuticals, and industrial products such as waxes, rubber, and oils. Even if one were highly selective, the list could amount to hundreds or even thousands of species. And that would only be a start, since one would then need to consider which species are crucial to supporting those used directly: the bacteria, fungi, and invertebrates that help make soil fertile and break down wastes and organic matter; the insects, bats, and birds that pollinate flowers; and the grasses, herbs, and trees that hold soil in place, regulate the water cycle, and supply food for animals. The clear message of this exercise is that no one knows which combinations of species -- or even approximately how many -- are required to sustain human life.

Rather than selecting species directly, one might try another approach: Listing the ecosystem services needed by a lunar colony and then guessing at the types and numbers of species required to perform each. Yet determining which species are critical to the functioning of a particular ecosystem service is no simple task. Let us take soil fertility as an example. Soil organisms are crucial to the chemical conversion and physical transfer of essential nutrients to higher plants. But the abundance of soil organisms is absolutely staggering. Under a square-yard of pasture in Denmark, for instance, the soil is inhabited by roughly 50,000 small earthworms and their relatives, 50,000 insects and mites, and nearly 12 million roundworms. And that tally is only the beginning. The number of soil animals is tiny compared to the number of soil microorganisms: a pinch of fertile soil may contain over 30,000 protozoa, 50,000 algae, 400,000 fungi, and billions of individual bacteria (Overgaard-Nielsen 1955; Rouatt and Katznelson 1961; Chanway 1993). Which must colonists bring to the moon to assure lush and continuing plant growth, soil renewal, waste disposal, and so on? Most of these soil-dwelling species have never been subjected to even cursory inspection: no human eye has ever blinked at them through a microscope, no human hand has ever typed out a name or description of them, and most human minds have never spent a moment reflecting on them. Yet the sobering fact is, as E. O. Wilson put it: they don’t need us, but we need them (Wilson 1987).


THE CHARACTER OF ECOSYSTEM SERVICES
Moving our attention from the moon back to Earth, let us look more closely at the services nature performs on the only planet we know that is habitable. Ecosystem services and the systems that supply them are so interconnected that any classification of them is necessarily rather arbitrary. Here we briefly explore a suite of overarching services that operate in ecosystems worldwide.
Production of Ecosystem Goods
Humanity obtains from natural ecosystems an array of ecosystem goods— organisms and their parts and products that grow in the wild and that are used directly for human benefit. Many of these, such as fishes and animal products, are commonly traded in economic markets. The annual world fish catch, for example, amounts to about 100 million metric tons and is valued at between $50 billion and $100 billion; it is the leading source of animal protein, with over 20% of the population in Africa and Asia dependent on fish as their primary source of protein (UNFAO 1993). The commercial harvest of freshwater fish worldwide in 1990 totaled approximately 14 million tons and was valued at about $8.2 billion (UNFAO 1994). Interestingly, the value of the freshwater sport fishery in the U.S. alone greatly exceeds that of the global commercial harvest, with direct expenditures in 1991 totaling about $16 billion. When this is added to the value of the employment generated by sport fishing activities, it raises the total to $46 billion (Felder and Nickum 1992, cited in Postel and Carpenter 1997). The future of these fisheries is in question, however, because fish harvests have approached or exceeded sustainable levels virtually everywhere. Nine of the world's major marine fishing areas are in decline due to overfishing, pollution, and habitat destruction. (UNFAO 1993; Kaufman and Dayton 1997).

Turning our attention to the land, grasslands are an important source of marketable goods, including animals used for labor (horses, mules, asses, camels, bullocks, etc.) and those whose parts or products are consumed (as meat, milk, wool, and leather). Grasslands were also important as the original source habitat for most domestic animals such as cattle, goats, sheep, and horses, as well as many crops, such as wheat, barley, rye, oats, and other grasses (Sala and Paruelo 1997). In a wide variety of terrestrial habitats, people hunt game animals such as waterfowl, deer, moose, elk, fox, boar and other wild pigs, rabbits, and even snakes and monkeys. In many countries, game meat forms an important part of local diets and, in many places, hunting is an economically and culturally important sport.

Natural ecosystems also produce vegetation used directly by humans as food, timber, fuelwood, fiber, pharmaceuticals and industrial products. Fruits, nuts, mushrooms, honey, other foods, and spices are extracted from many forest species. Wood and other plant materials are used in the construction of homes and other buildings, as well as for the manufacture of furniture, farming implements, paper, cloth, thatching, rope, and so on. About 15 percent of the world's energy consumption is supplied by fuelwood and other plant material; in developing countries, such "biomass" supplies nearly 40 percent of energy consumption (Hall et al. 1993), although the portion of this derived from natural rather than human-dominated ecosystems is undocumented. In addition, natural products extracted from many hundreds of species contribute diverse inputs to industry: gums and exudates, essential oils and flavorings, resins and oleoresins, dyes, tannins, vegetable fats and waxes, insecticides, and multitudes of other compounds (Myers 1983; Leung and Foster 1996). The availability of most of these natural products is in decline due to ongoing habitat conversion.

Generation and Maintainance of Biodiversity
Biological diversity, or biodiversity for short, refers to the variety of life forms at all levels of organization, from the molecular to the landscape level. Biodiversity is generated and maintained in natural ecosystems, where organisms encounter a wide variety of living conditions and chance events that shape their evolution in unique ways. Out of convenience or necessity, biodiversity is usually quantified in terms of numbers of species, and this perspective has greatly influenced conservation goals. It is important to remember, however, that the benefits that biodiversity supplies to humanity are delivered through populations of species residing in living communities within specific physical settings— in other words, through complex ecological systems, or ecosystems (Daily and Ehrlich 1995). For human beings to realize most of the aesthetic, spiritual, and economic benefits of biodiversity, natural ecosystems must therefore be accessible. The continued existence of coniferous tree species somewhere in the world would not help the inhabitants of a town inundated by flooding because of the clearing of a pine forest upstream. Generally, the flow of ecosystem goods and services in a region is determined by the type, spatial layout, extent, and proximity of the ecosystems supplying them. Because of this, the preservation of only one minimum viable population of each non-human species on Earth in zoos, botanical gardens, and the world's legally protected areas would not sustain life as we know it. Indeed, such a strategy, taken to extreme, would lead to collapse of the biosphere, along with its life support services.

As described in the previous section, biodiversity is a direct source of ecosystem goods. It also supplies the genetic and biochemical resources that underpin our current agricultural and pharmaceutical enterprises and may allow us to adapt these vital enterprises to global change. Our ability to increase crop productivity in the face of new pests, diseases, and other stresses has depended heavily upon the transfer to our crops of genes from wild crop relatives that confer resistance to these challenges. Such extractions from biodiversity's "genetic library" account for annual increases in crop productivity of about 1 percent, currently valued at $1 billion (NRC 1992). Biotechnology now makes possible even greater use of this natural storehouse of genetic diversity via the transfer to crops of genes from any kind of organism—not simply crop relatives—and it promises to play a major role in future yield increases. By the turn of the century, farm-level sales of the products of agricultural biotechnology, just now entering the marketplace, are expected to reach at least $10 billion per year (World Bank 1991, cited in Reid et al. 1996).

In addition to sustaining the production of conventional crops, the biodiversity in natural ecosystems may include many potential new foods. Human beings have utilized around 7,000 plant species for food over the course of history and another 70,000 plants are known to have edible parts (Wilson 1989). Only about 150 food plants have ever been cultivated on a large scale, however. Currently, 82 plant species contribute 90 percent of national per-capita supplies of food plants (Prescott-Allen and Prescott-Allen 1990), although a much smaller number of these supply the bulk of the calories humans consume. Many other species, however, appear more nutritious or better suited to the growing conditions that prevail in important regions than the standard crops that dominate world food supply today. Because of increasing salinization of irrigated croplands and the potential for rapid climate change, for instance, future food security may come to depend on drought- and salt-tolerant varieties that now play comparatively minor roles in agriculture.

Turning to medicinal resources, a recent survey showed that of the top 150 prescription drugs used in the United States, 118 are based on natural sources: 74% on plants, 18% on fungi, 5% on bacteria, and 3% on one vertebrate (snake) species. Nine of the top ten drugs in this list are based on natural plant products (Grifo and Rosenthal, in press, as cited in Dobson 1995). The commercial value of pharmaceuticals in the developed nations exceeds $40 billion per year (Principe 1989). Looking at the global picture, approximately 80% of the human population relies on traditional medical systems, and about 85% of traditional medicine involves the use of plant extracts (Farnsworth et al. 1985).

Saving only a single population of each species could have another cost. Different populations of the same species may produce different types or quantities of defensive chemicals that have potential use as pharmaceuticals or pesticides (McCormick et al. 1993); and they may exhibit different tolerances to environmental stresses such as drought or soil salinity. For example, the development of penicillin as a therapeutic antibiotic took a full 15 years after Alexander Fleming's famous discovery of it in common bread mold. In part, this was because scientists had great difficulty producing, extracting, and purifying the substance in needed quantities. One key to obtaining such quantities was the discovery, after a worldwide search, of a population of Fleming's mold that produced more penicillin than the original (Dowling 1977). Similarly, plant populations vary in their ability to resist pests and disease, traits important in agriculture. Many thousands of varieties of rice from different locations were screened to find one with resistance to grassy stunt virus, a disease that posed a serious threat to the world's rice crop (Myers 1983). Despite numerous examples like these, many of the localities that harbor wild relatives of crops remain unprotected and heavily threatened.

Climate and Life
Earth's climate has fluctuated tremendously since humanity came into being. At the peak of the last ice age 20,000 years ago, for example, much of Europe and North America were covered by mile-thick ice sheets. While the global climate has been relatively stable since the invention of agriculture around 10,000 years ago, periodic shifts in climate have affected human activities and settlement patterns. Even relatively recently, from 1550-1850, Europe was significantly cooler during a period known as the Little Ice Age. Many of these changes in climate are thought to be caused by alterations in Earth's orbital rotation or in the energy output of the sun, or even by events on the Earth itself'sudden perturbations such as violent volcanic eruptions and asteroid impacts or more gradual tectonic events such as the uplift of the Himalayas. Remarkably, climate has been buffered enough through all these changes to sustain life for at least 3.5 billion years (Schneider and Londer 1984). And life itself has played a role in this buffering.

Climate, of course, plays a major role in the evolution and distribution of life over the planet. Yet most scientists would agree that life itself is a principal factor in the regulation of global climate, helping to offset the effects of episodic climate oscillations by responding in ways that alter the greenhouse gas concentrations in the atmosphere. For instance, natural ecosystems may have helped to stabilize climate and prevent overheating of the Earth by removing more of the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere as the sun grew brighter over millions of years (Alexander et al. 1997). Life may also exert a destabilizing or positive feedback that reinforces climate change, particularly during transitions between interglacial periods and ice ages. One example: When climatic cooling leads to drops in sea level, continental shelves are exposed to wind and rain, causing greater nutrient runoff to the oceans. These nutrients may fertilize the growth of phytoplankton, many of which form calcium carbonate shells. Increasing their populations would remove more carbon dioxide from the oceans and the atmosphere, a mechanism that should further cool the planet. Living things may also enhance warming trends through such activities as speeding up microbial decomposition of dead organic matter, thus releasing carbon dioxide to the atmosphere (Schneider and Boston 1991; Allegre and Schneider 1994). The relative influence of life's stabilizing and destabilizing feedbacks remains uncertain; what is clear is that climate and natural ecosystems are tightly coupled, and the stability of that coupled system is an important ecosystem service.

Besides their impact on the atmosphere, ecosystems also exert direct physical influences that help to moderate regional and local weather. For instance, transpiration (release of water vapor from the leaves) of plants in the morning causes thunderstorms in the afternoon, limiting both moisture loss from the region and the rise in surface temperature. In the Amazon, for example, 50% of the mean annual rainfall is recycled by the forest itself via evapotranspiration—that is, evaporation from wet leaves and soil combined with transpiration (Salati 1987). Amazon deforestation could so dramatically reduce total precipitation that the forest might be unable to reestablish itself following complete destruction (Shukla et al. 1990). Temperature extremes are also moderated by forests, which provide shade and surface cooling and also act as insulators, blocking searing winds and trapping warmth by acting as a local greenhouse agent.
Mitigation of Floods and Droughts
An enormous amount of water, about 119,000 cubic kilometers, is rained annually onto the Earth's land surface—enough to cover the land to an average depth of 1 meter (Shiklomanov 1993). Much of this water is soaked up by soils and gradually meted out to plant roots or into aquifers and surface streams. Thus, the soil itself slows the rush of water off the land in flash floods. Yet bare soil is vulnerable. Plants and plant litter shield the soil from the full, destructive force of raindrops and hold it in place. When landscapes are denuded, rain compacts the surface and rapidly turns soil to mud (especially if it has been loosened by tillage); mud clogs surface cavities in the soil, reduces infiltration of water, increases runoff, and further enhances clogging. Detached soil particles are splashed downslope and carried off by running water (Hillel 1991).

Erosion causes costs not only at the site where soil is lost but also in aquatic systems, natural and human-made, where the material accumulates. Local costs of erosion include losses of production potential, diminished infiltration and water availability, and losses of nutrients. Downstream costs may include disrupted or lower quality water supplies; siltation that impairs drainage and maintenance of navigable river channels, harbors, and irrigation systems; increased frequency and severity of floods; and decreased potential for hydroelectric power as reservoirs fill with silt (Pimentel et al. 1995). Worldwide, the replacement cost of reservoir capacity lost to siltation is estimated at $6 billion per year.

In addition to protecting soil from erosion, living vegetation—with its deep roots and above-ground evaporating surface—also serves as a giant pump, returning water from the ground into the atmosphere. Clearing of plant cover disrupts this link in the water cycle and leads to potentially large increases in surface runoff, along with nutrient and soil loss. A classic example comes from the experimental clearing of a New Hampshire forest, where herbicide was applied to prevent regrowth for a 3-year period after the clearing. The result was a 40 percent increase in average stream flow. During one four-month period of the experiment, runoff was more than 5 times greater than before the clearing (Bormann 1968). On a much larger scale, extensive deforestation in the Himalayan highlands appears to have exacerbated recent flooding in Bangladesh, although the relative roles of human and natural forces remain debatable (Ives and Messerli 1989). In addition, some regions of the world, such as parts of Africa, are experiencing an increased frequency and severity of drought, possibly associated with extensive deforestation.

Wetlands are particularly well-known for their role in flood control and can often reduce the need to construct flood control structures. Floodplain forests and high salt marshes, for example, slow the flow of floodwaters and allow sediments to be deposited within the floodplain rather than washed into downstream bays or oceans. In addition, isolated wetlands such as prairie potholes in the Midwest and cypress ponds in the Southeast, serve as detention areas during times of high rainfall, delaying saturation of upland soils and overland flows into rivers and thereby damping peak flows. Retaining the integrity of these wetlands by leaving vegetation, soils, and natural water regimes intact can reduce the severity and duration of flooding along rivers (Ewel 1997). A relatively small area of retained wetland, for example, could have largely prevented the severe flooding along the Mississippi River in 1993.

Services Supplied by Soil
Soil represents an important component of a nation's assets, one that takes hundreds to hundreds of thousands of years to build up and yet very few years to be lost. Some civilizations have drawn great strength from fertile soil; conversely, the loss of productivity through mismanagement is thought to have ushered many once flourishing societies to their ruin (Adams 1981). Today, soil degradation induced by human activities afflicts nearly 20 percent of the Earth's vegetated land surface (Oldeman et al. 1990).

In addition to moderating the water cycle, as described above, soil provides five other interrelated services (Daily et al. 1997). First, soil shelters seeds and provides physical support as they sprout and mature into adult plants. The cost of packaging and storing seeds and of anchoring plant roots would be enormous without soil. Human-engineered hydroponic systems can grow plants in the absence of soil, and their cost provides a lower bound to help assess the value of this service. The costs of physical support trays and stands used in such operations total about US$55,000 per hectare (for the Nutrient Film Technique Systems; FAO 1990).

Second, soil retains and delivers nutrients to plants. Tiny soil particles (less than 2 microns in diameter), which are primarily bits of humus and clays, carry a surface electrical charge that is generally negative. This property holds positively charged nutrients—cations such as calcium and magnesium—near the surface, in proximity to plant roots, allowing them to be taken up gradually. Otherwise, these nutrients would quickly be leached away. Soil also acts as a buffer in the application of fertilizers, holding onto the fertilizer ions until they are required by plants. Hydroponic systems supply water and nutrients to plants without need of soil, but the margin for error is much smaller—even small excesses of nutrients applied hydroponically can be lethal to plants. Indeed, it is a complex undertaking to regulate the nutrient concentrations, pH, and salinity of the nutrient solution in hydroponic systems, as well as the air and solution temperature, humidity, light, pests, and plant diseases. Worldwide, the area under hydroponic culture is only a few thousand hectares and is unlikely to grow significantly in the foreseeable future; by contrast, global cropped area is about 1.4 billion hectares (USDA 1993).

Third, soil plays a central role in the decomposition of dead organic matter and wastes, and this decomposition process also renders harmless many potential human pathogens. People generate a tremendous amount of waste, including household garbage, industrial waste, crop and forestry residues, and sewage from their own populations and their billions of domesticated animals. A rough approximation of the amount of dead organic matter and waste (mostly agricultural residues) processed each year is 130 billion metric tons, about 30 percent of which is associated with human activities (derived from Vitousek et al. 1986). Fortunately, there is a wide array of decomposing organisms—ranging from vultures to tiny bacteria—that extract energy from the large, complex organic molecules found in many types of waste. Like assembly-line workers, diverse microbial species process the particular compounds whose chemical bonds they can cleave and pass along to other species the end products of their specialized reactions. Many industrial wastes, including soaps, detergents, pesticides, oil, acids, and paper, are detoxified and decomposed by organisms in natural ecosystems if the concentration of waste does not exceed the system's capacity to transform it. Some modern wastes, however, are virtually indestructible, such as some plastics and the breakdown products of the pesticide DDT.

The simple inorganic chemicals that result from natural decomposition are eventually returned to plants as nutrients. Thus, the decomposition of wastes and the recycling of nutrients—the fourth service soils provide— are two aspects of the same process. The fertility of soils—that is, their ability to supply nutrients to plants—is largely the result of the activities of diverse species of bacteria, fungi, algae, crustacea, mites, termites, springtails, millipedes, and worms, all of which, as groups, play important roles. Some bacteria are responsible for "fixing" nitrogen, a key element in proteins, by drawing it out of the atmosphere and converting it to forms usable by plants and, ultimately, human beings and other animals. Certain types of fungi play extremely important roles in supplying nutrients to many kinds of trees. Earthworms and ants act as "mechanical blenders," breaking up and mixing plant and microbial material and other matter (Jenny 1980). For example, as much as 10 metric tonnes of material may pass through the bodies of earthworms on a hectare of land each year, resulting in nutrient rich "casts" that enhance soil stability, aeration, and drainage (Lee 1985).

Finally, soils are a key factor in regulating the Earth's major element cycles—those of carbon, nitrogen, and sulfur. The amount of carbon and nitrogen stored in soils dwarfs that in vegetation, for example. Carbon in soils is nearly double (1.8 times) that in plant matter, and nitrogen in soils is about 18 times greater (Schlesinger 1991). Alterations in the carbon and nitrogen cycles may be costly over the long term, and in many cases, irreversible on a time scale of interest to society. Increased fluxes of carbon to the atmosphere, such as occur when land is converted to agriculture or when wetlands are drained, contribute to the buildup of key greenhouse gases, namely carbon dioxide and methane, in the atmosphere (Schlesinger 1991). Changes in nitrogen fluxes caused by production and use of fertilizer, burning of wood and other biomass fuels, and clearing of tropical land lead to increasing atmospheric concentrations of nitrous oxide, another potent greenhouse gas that is also involved in the destruction of the stratospheric ozone shield. These and other changes in the nitrogen cycle also result in acid rain and excess nutrient inputs to freshwater systems, estuaries, and coastal marine waters. This nutrient influx causes eutrophication of aquatic ecosystems and contamination of drinking water sources—both surface and ground water— by high levels of nitrate-nitrogen (Vitousek et al. 1997).

Pollination
Animal pollination is required for the successful reproduction of most flowering plants. About 220,000 out of an estimated 240,000 species of plants for which the mode of pollination has been recorded require an animal such as a bee or hummingbird to accomplish this vital task. This includes both wild plants and about 70 percent of the agricultural crop species that feed the world. Over 100,000 different animal species—including bats, bees, beetles, birds, butterflies, and flies—are known to provide these free pollination services that assure the perpetuation of plants in our croplands, backyard gardens, rangelands, meadows and forests. In turn, the continued availability of these pollinators depends on the existence of a wide variety of habitat types needed for their feeding, successful breeding, and completion of their life cycles (Nabhan and Buchmann 1997).

One third of human food is derived from plants pollinated by wild pollinators. Without natural pollination services, yields of important crops would decline precipitously and many wild plant species would become extinct. In the United States alone, the agricultural value of wild, native pollinators—those sustained by natural habitats adjacent to farmlands— is estimated in the billions of dollars per year. Pollination by honey bees, originally imported from Europe, is extremely important as well, but these bees are presently in decline, enhancing the importance of pollinators from natural ecosystems. Management of the honey bee in the New World is currently threatened by the movement of, and hybridization with, an aggressive African strain of honey bee that was accidentally released in Brazil in 1956. Diseases of honey bee colonies are also causing a marked decline in the number of managed colonies. Meanwhile, the diversity of natural pollinators available to both wild and domesticated plants is diminishing: more than 60 genera of pollinators include species now considered to be threatened, endangered or extinct (Buchmann and Nabhan 1996).

Natural Pest Control Services

Humanity's competitors for food, timber, cotton, and other fibers are called pests, and they include numerous herbivorous insects, rodents, fungi, snails, nematodes, and viruses. These pests destroy an estimated 25 to 50 percent of the world's crops, either before or after harvest (Pimentel et al. 1989). In addition, numerous weeds compete directly with crops for water, light, and soil nutrients, further limiting yields.

Chemical pesticides, and the strategies by which they are applied to fight crop pests, can have harmful unintended consequences. First, pests can develop resistance, which means that higher and higher doses of pesticides must be applied or new chemicals developed periodically to achieve the same level of control. Resistance is now found in more than 500 insect and mite pests, over 100 weeds, and in about 150 plant pathogens (WRI 1994). Second, populations of the natural enemies of pests are decimated by heavy pesticide use. Natural predators are often more susceptible to synthetic poisons than are the pests because they have not had the same evolutionary experience with overcoming plant chemicals that the pests themselves have had. And natural predators also typically have much smaller population sizes than those of their prey. Destruction of predator populations leads to explosions in prey numbers, not only freeing target pests from natural controls but often "promoting" other non-pest species to pest status. In California in the 1970s, for instance, 24 of the 25 most important agricultural pests had been elevated to that status by the overuse of pesticides (NRC 1989). Third, exposure to pesticides and herbicides may pose serious health risks to humans and many other types of organisms; the recently discovered declines in human sperm counts may be attributable in part to such exposure (Colborn et al. 1996).

Fortunately, an estimated 99 percent of potential crop pests are controlled by natural enemies, including many birds, spiders, parasitic wasps and flies, lady bugs, fungi, viral diseases, and numerous other types of organisms (DeBach 1974). These natural biological control agents save farmers billions of dollars annually by protecting crops and reducing the need for chemical control (Naylor and Ehrlich 1997).

Seed Dispersal

Once a seed germinates, the resulting plant is usually rooted in place for the rest of its life. For plants, then, movement to new sites beyond the shadow of the parent is usually achieved through seed dispersal. Many seeds, such as those of the dandelion, are dispersed by wind. Some are dispersed by water, the most famous being the seafaring coconut. Many other seeds have evolved ways of getting around by using animals as their dispersal agents. These seeds may be packaged in sweet fruit to reward an animal for its dispersal services; some of these seeds even require passage through the gut of a bird or mammal before they can germinate. Others require burial—by, say, a forgetful jay or a squirrel which later leaves its cache uneaten—for eventual germination. Still others are equipped with sticky or sharp, spiny surfaces designed to catch onto a passing animal and go for a long ride before dropping or being rubbed off. Without thousands of animal species acting as seed dispersers, many plants would fail to reproduce successfully. For instance, the whitebark pine (Pinus albicaulis), a tree found in the Rockies and Sierra Nevada - Cascade Mountains, cannot reproduce successfully without a bird called Clark's Nutcracker (Nucifraga columbiana), which chisels pine seeds out of the tightly closed cones and disperses and buries them; without this service, the cones do not open far enough to let the seeds fall out on their own. Animal seed dispersers play a central role in the structure and regeneration of many pine forests (Lanner 1996). Disruption of these complex services may leave large areas of forest devoid of seedlings and younger age classes of trees, and thus unable to recover swiftly from human impacts such as land clearing.

Aesthetic Beauty and Intellectual and Spiritual Stimulation

Many human beings have a deep appreciation of natural ecosystems. That is apparent in the art, religions, and traditions of diverse cultures, as well as in activities such as gardening and pet-keeping, nature photography and film-making, bird feeding and watching, hiking and camping, ecotouring and mountaineering, river-rafting and boating, fishing and hunting, and in a wide range of other activities. For many, nature is an unparalleled source of wonderment and inspiration, peace and beauty, fulfillment and rejuvenation (e.g., Kellert and Wilson).


THREATS TO ECOSYSTEM SERVICES

Ecosystem services are being impaired and destroyed by a wide variety of human activities. Foremost among the immediate threats are the continuing destruction of natural habitats and the invasion of non-native species that often accompanies such disruption; in marine systems, overfishing is a major threat. The most irreversible of human impacts on ecosystems is the loss of native biodiversity. A conservative estimate of the rate of species loss is about one per hour, which unfortunately exceeds the rate of evolution of new species by a factor of 10,000 or more (Wilson 1989; Lawton and May 1995). But complete extinction of species is only the final act in the process. The rate of loss of local populations of species—the populations that generate ecosystem services in specific localities and regions—is orders of magnitude higher (Daily and Ehrlich 1995; Hughes et al., in prep.). Destroying other life forms also disrupts the web of interactions that could help us discover the potential usefulness of specific plants and animals (Thompson 1994). Once a pollinator or a predacious insect is on the brink of extinction, for instance, it would be difficult to discover its potential utility to farmers.

Other imminent threats include the alteration of the Earth's carbon, nitrogen, and other biogeochemical cycles through the burning of fossil fuels and heavy use of nitrogen fertilizer; degradation of farmland through unsustainable agricultural practices; squandering of freshwater resources; toxification of land and waterways; and overharvesting of fisheries, managed forests, and other theoretically renewable systems.

These threats to ecosystem services are driven ultimately by two broad underlying forces. One is rapid, unsustainable growth in the scale of the human enterprise: in population size, in per-capita consumption, and also in the environmental impacts that technologies and institutions generate as they produce and supply those consumables (Ehrlich et al. 1977). The other underlying driver is the frequent mismatch between short-term, individual economic incentives and long-term, societal well-being. Ecosystem services are generally greatly undervalued, for a number of reasons: many are not traded or valued in the marketplace; many serve the public good rather than provide direct benefits to individual landowners; private property owners often have no way to benefit financially from the ecosystem services supplied to society by their land; and, in fact, economic subsidies often encourage the conversion of such lands to other, market-valued activities. Thus, people whose activities disrupt ecosystem services often do not pay directly for the cost of those lost services. Moreover, society often does not compensate landowners and others who do safeguard ecosystem services for the economic benefits they lose by foregoing more lucrative but destructive land uses. There is a critical need for policy measures that address these driving forces and embed the value of ecosystem services into decision making frameworks.


VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES

Human society would cease to exist in the absence of ecosystem services. Thus, their immense value to humanity is unquestionable. Yet quantifying the value of ecosystem services in specific localities, and measuring their worth against that of competing land uses is no simple task. When tradeoffs must be made in the allocation of land and other resources to competing human activities, the resolution often requires a measure of what is known as the marginal value. In the case of ecosystem services, for example, the question that might be posed would be: By how much would the flow of ecosystem services be augmented (or diminished) with the preservation (or destruction) of the next hectare of forest or wetland? Estimation of marginal values is complex (e.g., Bawa and Gadgil 1997; Daily 1997b). Often a qualitative comparison of relative values is sufficient— that is, which is greater, the economic benefits of a particular development project or the benefits supplied by the ecosystem that would be destroyed, measured over a time period of interest to people concerned about the well-being of their grandchildren?

There are, and will remain, many cases in which ecosystem service values are highly uncertain. Yet the pace of destruction of natural ecosystems, and the irreversibility of most such destruction on a time scale of interest to humanity, warrants substantial caution. Valuing a natural ecosystem, like valuing a human life, is fraught with difficulties. Just as societies have recognized fundamental human rights, however, it may be prudent to establish fundamental ecosystem protections even though uncertainty over economic values remains. New institutions and agreements at the international and subnational level will be needed to encourage fair participation in such protections (see, e.g., Heal 1994).

The tremendous expense and difficulty of replicating lost ecosystem services is perhaps best illustrated by the results of the first Biosphere 2 "mission," in which eight people lived inside a 3.15-acre closed ecosystem for two years. The system featured agricultural land and replicas of several natural ecosystems such as forests and even a miniature ocean. In spite of an investment of more than $200 million in the design, construction, and operation of this model earth, it proved impossible to supply the material and physical needs of the eight Biospherians for the intended 2 years. Many unpleasant and unexpected problems arose, including a drop in atmospheric oxygen concentration to 14% (the level normally found at an elevation of 17,500 feet), high spikes in carbon dioxide concentrations, nitrous oxide concentrations high enough to impair the brain, an extremely high level of extinctions (including 19 of 25 vertebrate species and all pollinators brought into the enclosure, which would have ensured the eventual extinction of most of the plant species as well), overgrowth of aggressive vines and algal mats, and population explosions of crazy ants, cockroaches, and katydids. Even heroic personal efforts on the part of the Biospherians did not suffice to make the system viable and sustainable for either humans or many nonhuman species (Cohen and Tilman 1996).



MAJOR UNCERTAINTIES

Society would clearly profit by further investigation into some of the following broad research questions so that we might avoid on Biosphere 1, the earth, unpleasant surprises like those that plagued the Biosphere 2 project (Holdren 1991; Cohen and Tilman 1996; Daily 1997b):

* What is the relative impact of various human activities upon the supply of ecosystem services?
* What is the relationship between the condition of an ecosystem—that is, relatively pristine or heavily modified—and the quantity and quality of ecosystem services it supplies?
* To what extent do ecosystem services depend upon biodiversity at all levels, from genes to species to landscapes?
* To what extent have various ecosystem services already been impaired? And how are impairment and risk of future impairment distributed in various regions of the globe?
* How interdependent are different ecosystem services? How does exploiting or damaging one influence the functioning of others?
* To what extent, and over what time scale, are ecosystem services amenable to repair or restoration?
* How effectively, and at how large a scale, can existing or foreseeable human technologies substitute for ecosystem services? What would be the side effects of such substitutions?
* Given the current state of technology and the scale of the human enterprise, what proportion and spatial pattern of land must remain relatively undisturbed, locally, regionally, and globally, to sustain the delivery of essential ecosystem services?

CONCLUSIONS

The human economy depends upon the services performed "for free" by ecosystems. The ecosystem services supplied annually are worth many trillions of dollars. Economic development that destroys habitats and impairs services can create costs to humanity over the long term that may greatly exceed the short-term economic benefits of the development. These costs are generally hidden from traditional economic accounting, but are nonetheless real and are usually borne by society at large. Tragically, a short-term focus in land-use decisions often sets in motion potentially great costs to be borne by future generations. This suggests a need for policies that achieve a balance between sustaining ecosystem services and pursuing the worthy short-term goals of economic development.


REFERENCES

* Adams, R. McC. 1981. Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago: University of Chicago Press.
* Alexander, S., S. Schneider, and K. Lagerquist. 1997. Ecosystem services: Interaction of Climate and Life. Pages 71-92 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Allegre, C. and S. Schneider. 1994. The evolution of the earth. Scientific American 271: 44-51.
* Bawa, K. and M. Gadgil. 1997. Ecosystem services, subsistence economies and conservation of biodiversity. Pages 295-310 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Bormann, F., G. Likens, D. Fisher, and R. Pierce. 1968. Nutrient loss accelerated by clear-cutting of a forest ecosystem. Science 159: 882-884.
* Buchmann, S.L. and G.P. Nabhan. 1996. The Forgotten Pollinators. Island Press, Washington, D.C.
* Chanway, C. 1993. Biodiversity at risk: soil microflora. Pages 229-238 in M. A. Fenger, E. H. Miller, J. A. Johnson, and E. J. R. Williams, editors. Our Living Legacy: Proceedings of a Symposium on Biological Diversity. Royal British Columbia Museum, Victoria, Canada.
* Cohen, J.E. and D. Tilman. 1996. Biosphere 2 and biodiversity: The lessons so far. Science 274: 1150-1151.
* Colborn, T., D. Dumanoski, and J. P. Myers. 1996. Our Stolen Future. Dutton, New York.
* Daily, G.C. 1997a. Introduction: What are ecosystem services? Pages 1-10 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal De-pendence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Daily, G.C. 1997b. Valuing and safeguarding Earth's life support systems. Pages 365-374 in G. Daily, editor. Natures Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Daily, G.C., P.A. Matson, and P.M. Vitousek. 1997. Ecosystem services supplied by soil. Pages 113-132 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Daily, G.C. and P.R. Ehrlich. 1995. Population diversity and the biodiversity crisis. Pp. 41-51 in C. Perrings, K.G. Maler, C. Folke, C.S. Holling and B.O. Jansson (eds.), Biodiversity Conservation: Problems and Policies, Dordrecht, Kluwer Academic Press.
* DeBach, P. 1974. Biological Control by Natural Enemies. Cambridge University Press, London.
* Diamond, J. 1991. The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. Radius, London. Dobson, A. 1995. Biodiversity and human health. Trends in Ecology and Evolution 10: 390-391.
* Dowling, H.F. 1977. Fighting Infection. Harvard Univ. Press, Cambridge, MA.
* Ehrlich, P.R. and A.H. Ehrlich. 1981. Extinction. Ballantine, New York.
* Ehrlich, P.R., A.H. Ehrlich, and J.P. Holdren. 1977. Ecoscience: Popu-lation, Resources, Environment. Freeman and Co., San Francisco.
* Ewel, K. 1997. Water quality improvement: evaluation of an ecosystem service. Pages 329-344 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Farnsworth, N.R., O. Akerele, A.S. Bingel, D.D. Soejarto, and Z.-G. Guo. 1985. Medicinal plants in therapy. Bulletin of the World Health Organization 63: 965-981.
* Felder, A. J. and D. M. Nickum. 1992. The 1991 economic impact of sport fishing in the United States. American Sportfishing Association, Alexandria, Virginia.
* FAO (United Nations Food and Agriculture Organization). 1990. Soilless Culture for Horticultural Crop Production. Rome: FAO.
* Grifo, F. and J. Rosenthal, editors. 1997. Biodiversity and Human Health. Island Press, Washington, D.C.
* Hall, D.O., F. Rosillo-Calle, R.H. Williams, and J. Woods. 1993. Biomass for energy: supply prospects. Pages 593-651 in T. Johansson, H. Kelly, A. Reddy, and R. Williams, editors. Renewable Energy: Sources for Fuels and Electricity. Island Press, Washington, D.C.
* Heal, G. 1994. Formation of international environmental agreements. Pages 301-332 in C. Carraro, editor, Trade, Innovation, Environment. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
* Hillel, D. 1991. Out of the Earth: Civilization and the Life of the Soil. The Free Press, New York.
* Holdren, J. P. 1991. "Report of the planning meeting on ecological effects of human activities." National Research Council, 11-12 October, Irvine, California, mimeo.
* Holdren, J.P. and P.R. Ehrlich. 1974. Human population and the global environment. American Scientist 62: 282-292.
* Hughes, J.B., G.C. Daily, and P.R. Ehrlich. In prep. The importance, extent, and extinction rate of global population diversity.
* Ives, J. and B. Messerli. 1989. The Himalayan Dilemma: Reconciling Development and Conservation, London: Routledge.
* Jenny, H. 1980. The Soil Resource. Springer-Verlag, New York. Kaufman, L. and P. Dayton. 1997. Impacts of marine resource extraction on ecosystem services and sustainability. Pages 275-293 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Kellert, S.R. and E.O. Wilson, editors. 1993. The Biophilia Hypothesis. Island Press, Washington, D.C.
* Lanner, R.M. 1996. Made for Eachother: A Symbiosis of Birds and Pines. Oxford University Press, New York.
* Lawton, J. and R. May, editors. 1995. Extinction Rates. Oxford University Press, Oxford.
* Lee, K. 1985. Earthworms: Their Ecology and Relationships with Soils and Land Use. Academic Press, New York.
* Leung, A.Y. and S. Foster. 1996. Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs, and Cosmetics. John Wiley & Sons, Inc., New York.
* McCormick, K.D., M.A. Deyrup, E.S. Menges, S.R. Wallace, J. Meinwald, and T. Eisner. 1993. Relevance of chemistry to conservation of isolated populations: the case of volatile leaf components of Dicerandra mints. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 90: 7701-7705.
* Myers, N. 1983. A Wealth of Wild Species. Westview Press, Boulder, CO. Myers, N. 1997. The worlds forests and their ecosystem services. Pages 215-235 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Nabhan, G.P. and S.L. Buchmann. 1997. Pollination services: Biodiversity's direct link to world food stability. Pages 133-150 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* National Research Council (NRC). 1989. Alternative Agriculture. National Academy Press, Washington, D.C.
* National Research Council (NRC). 1992. Managing Global Genetic Resources: The U.S. National Plant Germplasm System. National Academy Press, Washington, D.C.
* Naylor, R. and P. Ehrlich. The value of natural pest control services in agriculture. Pages 151-174 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Oldeman, L., V. van Engelen, and J. Pulles. 1990. "The extent of human-induced soil degradation, Annex 5" of L. R. Oldeman, R. T. A. Hakkeling, and W. G. Sombroek, World Map of the Status of Human-Induced Soil Degradation: An Explanatory Note, rev. 2d ed. Wageningen: International Soil Reference and Information Centre.
* Overgaard-Nielsen, C. 1955. Studies on enchytraeidae 2: Field studies. Natura Jutlandica 4: 5-58.
* Peterson, C.H. and J. Lubchenco. 1997. On the value of marine ecosystem services to society. Pages 177-194 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Pimentel, D., C. Harvey, P. Resosudarmo, K. Sinclair, D. Kurz, M. McNair, S. Crist, L. Shpritz, L. Fitton, R. Saffouri, and R. Blair. 1995. "Environmental and economic costs of soil erosion and conservation benefits." Science 267: 1117-1123.
* Pimentel, D., L. McLaughlin, A. Zepp, B. Lakitan, T. Kraus, P. Kleinman, F. Vancini, W. Roach, E. Graap, W. Keeton, and G. Selig. 1989. Environmental and economic impacts of reducing U.S. agricultural pesticide use. Handbook of Pest Management in Agriculture 4: 223-278.
* Postel, S. and S. Carpenter. 1997. Freshwater ecosystem services. Pages 195-214 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Prescott-Allen, R. and C. Prescott-Allen. 1990. How many plants feed the world? Conservation Biology 4: 365-374.
* Principe, P.P. 1989. The economic significance of plants and their constituents as drugs. Pages 1-17 in H. Wagner, H. Hikino, and N.R. Farnsworth, editors. Economic and Medicinal Plant Research, Vol. 3, Academic Press, London.
* Reid, W.V., S.A. Laird, C.A. Meyer, R. Gamez, A. Sittenfeld, D. Janzen, M. Gollin, and C. Juma. 1996. Biodiversity prospecting. Pages 142-173 in M. Balick, E. Elisabetsky, and S. Laird, editors. Medicinal Resources of the Tropical Forest: Biodiversity and Its Importance to Human Health. Columbia Univ. Press, New York.
* Rouatt, J. and H. Katznelson.1961. A study of bacteria on the root surface and in the rhizosphere soil of crop plants. J. Applied Bacteriology 24: 164-171.
* Sala, O.E. and J.M. Paruelo. 1997. Ecosystem services in grasslands. Pages 237-252 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Salati, E. 1987. The forest and the hydrological cycle. Pages 273-294 in R. Dickinson, editor. The Geophysiology of Amazonia. John Wiley and Sons, New York.
* Schlesinger, W. 1991. Biogeochemistry: An Analysis of Global Change. Academic Press, San Diego.
* Schneider, S. and P. Boston, editors. 1991. Scientists on Gaia. MIT Press, Boston.
* Schneider, S. and R. Londer. 1984. The Coevolution of Climate and Life. Sierra Club Books, San Francisco.
* Shiklomanov, I.A. 1993. World fresh water resources. Pp. 13-24 in P. Gleick, editor. Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. Oxford University Press, New York.
* Shukla, J., C. Nobre, and P. Sellers. 1990. Amazon deforestation and climate change. Science. 247: 1322-1325.
* Tilman, D. 1997. Biodiversity and ecosystem functioning. Pages 93-112 in G. Daily, editor. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
* Thompson, J.N. 1994. The Coevolutionary Process. Chicago Univ. Press, Chicago. United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO). 1993. Marine Fisheries and the Law of the Sea: A Decade of Change. Fisheries Circular No. 853, Rome.
* United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO). 1994. FAO Yearbook of Fishery Statistics. Volume 17.
* United States Department of Agriculture (USDA). 1993. World Agriculture: Trends and Indicators, 1970-91. Washington, DC: USDA.
* Vitousek, P., P. Ehrlich, A. Ehrlich, and P. Matson. 1986. Human appropriation of the products of photosynthesis. BioScience 36: 368-373.
* Vitousek, P., J. Aber, R. Howarth, G. Likens, P. Matson, D. Schindler, W. Schlesinger, and D. Tilman. 1997. Human alteration of the global nitrogen cycle: causes and consequences. Issues in Ecology, Volume 1, Spring 1997.
* Wilson, E.O. 1987. The little things that run the world: The importance and conservation of invertebrates. Conservation Biology 1: 344-346.
* Wilson, E.O. 1989. Threats to biodiversity. Scientific American Sept: 108-116.
* World Bank. 1991. Agricultural Biotechnology: The Next Green Revolution? World Bank Technical Paper no. 133. Washington, D.C.
* World Resources Institute (WRI). 1994. World Resources: A Guide to the Global Environment. Oxford University Press, Oxford.

Sumber : http://www.ecology.org/biod/value/EcosystemServices.html
Selengkapnya...