Ekspansi Perkebunan Sawit Bukan Solusi

NUSA DUA, KAMIS – Ekspansi perkebunan sawit bukanlah solusi bagi perubahan iklim, sebaliknya dapat memperburuk keadaan dengan membabat hutan dan mengkonversi kawasan gambut. Pengelolaan Hutan berbasiskan kerakyatan yang menjaga keseimbangan siklus karbon disepakati menjadi pilihan terbaik, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk Agrofuel and Climate Change yang diselenggarakan Sawit Wacth, sebagai kegiatan back to back dengan Pertemuan tahunan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) VI pada Rabu, 19 November 2008.

”Lebih baik jika masyarakat mengelola hutan yang diterlantarkan dengan beragam tanaman, seperti karet, kopi dan tanaman daripada diubah menjadi perkebunan sawit monokultur yang dikuasai oleh satu perusahaan dan menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat dan merusak lingkungan.” jelas M. Jauhari, Koordinator Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (PSHK). Saat ini kawasan hutan menyusut dari 143 juta hektar menjadi 72 juta hektar akibat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dengan hak kelola, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa merusak kondisi sekitar.”Kami memang harus menjaga kawasan hutan untuk dapat meneruskan hidup kami. Dengan debit air yang semakin kecil, kami berhasil mengembangkan pengelolaan sumber daya seefisien, ”jelas Prasetyo, dari Pasaman, Sumatra Barat. Tetapi kini, masyarakat khawatir dengan dikembangkannya perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah mereka dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan air.

Rivani Noor, Community Alliance on Pulp and Paper Advocacy, menunjukkan tingginya permintaan terhadap biofuel di tingkat global, mendorong peningkatan alih fungsi kawasan dan konflik. ”Industri berlomba-lomba memenuhi kebutuhan energi dari bahan bakar nabati, dengan alasan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Padahal kondisi ini menciptakan kemiskinan baru yang lebih luas.” jelasnya dengan lugas.

Rivani memaparkan bahwa ekspansi perkebunan sawit paralel dengan timbulnya konflik sosial, tumpang tindih kebijakan nasional dan lokal. Hal ini dapat dilihat di Sumatra Selatan, kawasan yang menyumbang 1,6 juta ton minyak sawit, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memicu konflik yang melibatkan kekerasan terhadap masyarakat. Di Riau , kawasan dengan laju kerusakan tertinggi di dunia, ekspansi perkebunan sawit mengakibatkan konflik sosial, konflik dengan manusia dengan satwa, karena semakin kecilnya kawasan hutan yang tersia.

Selama ini masyarakat kecil, diantaranya seperti petani, nelayan yang hidupnya langsung bergantung pada alam harus menanggung akibat paling berat dari dampak perubahan iklim. ”Di Bali, nelayan kelas menengah bawah yang kapalnya tidak mampu melawan badai lah yang paling sering menderita kelaparan,” papar Agung Wardhana, Direktur Eksekutif Walhi Bali, yang mengumpulkan data tentang dampak perubahan iklim terhadap kelompok masyarakat rentan di Bali.

Sebagai salah satu pulau kecil, yang juga Bali rentan terhadap dampak perubahan iklim, Bali dapat tenggalam sebagian akibat cairnya es kutub akibat pemanasan global. Disisi lain, sebagai tujuan wisata, Bali juga memberikan kontribusi besar bagi perubahan iklim, tambah Agung lagi.

Menjadi penting untuk melihat kembali secara kritis, apakah rencana ekspansi kelapa sawit atas nama biofuel memang dapat mengurangi dampak perubahan iklim atau malah mempersulit kehidupan mayarakat dengan hilangnya sumber-sumber penghidupannya.

Pada saat yang sama, sudah seharusnya, pemerintah mendukung inisiatif yang dilakukan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efisien dan arif dalam menghadap perubahan iklim, seperti yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Lampung mencapai tujuan utama mensejahterakan masyarakat.
Sumber : kompas

Related Posts by Categories