01 November 2008

Greenpeace Luncurkan Prakarsa Inisiatif Hutan Untuk Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Greenpeace, organisasi kampanye global untuk perdamaian dan lingkungan, meluncurkan prakarsa inisiatif Hutan untuk Iklim (Forests for Climate/FFC).

Prakarsa inisiatif tersebut merupakan sebuah solusi rintisan menekan laju deforestasi, mengatasi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi sumber penghidupan jutaan orang yang bergantung pada hutan.

Peluncuran prakarsa tersebut digelar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat dan dihadiri pula Meneg LH Rachmat Witoelar itu.

Penasihat politik Greenpeace Asia Tenggara Arief Wicaksono mengatakan bahwa pesatnya deforestasi dan meningkatnya emisi gas rumah kaca di Indonesia didorong oleh iming-iming keuntungan jangka pendek.


"Mekanisme hutan untuk iklim Greenpeace adalah solusinya karena memberikan nilai untuk membiarkan hutan tetap utuh," ujarnya.

Hutan untuk Iklim adalah proposal andalan Greenpeace bagi sebuah mekanisme internasional guna mendanai upaya penurunan emisi karbon dari penyusutan hutan tropis di negara-negara pemilik hutan yang peserta untuk memenuhi komitmen dari fase kedua dari kesepakatan Protokol Kyoto (pasca 2012).

Sebagai langkah awal, Greenpeace mempertemukan negara-negara donor dengan prakarsa-prakarsa nyata di negara-negara berkembang pemilik hutan.

Greenpeace mengundang perwakilan negara-negara donor, lembaga-lembaga donor, para pejabat dan gubernur dari beberapa propinsi terkait untuk membicarakan prakarsa ini dan mendukung moratorium terhadap konversi hutan baru di Indonesia sebelum masuknya uang yang berasal dari mekanisme karbon.

Dalam mekanisme Hutan untuk Iklim, negara-negara industri yang telah menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi mereka akan mendanai perlindungan sejumlah besar wilayah-wilayah hutan tropis yang tersisa.

FFC, menurut Wicaksono, mencegah deforestasi bergeser dari satu negara ke negara lainnya dan pola tersebut merupakan satu-satunya mekanisme yang melibatkan perwakilan masyarakat adat untuk memastikan dihormatinya hak dan sumber-sumber kehidupan mereka.

Ditempat yang sama, Meneg LH mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan seluruh komponen masyarakatnya, terutama sekitar hutan akan bertanggungjawab mengelola hutan secara lestari dalam konteks pembangunan lingkungan hidup Indonesia dan pencegahan memburuknya perubahan iklim.

"Dengan kata lain, Indonesia sudah saatnya lebih mendapatkan hak pendanaan yang berasal dari negara-negara di dunia terutama negara-negara maju dalam mengelola tanggungjawab bersama, yaitu paru-paru dunia," kata Rachmat Witoelar.

Related Posts by Categories



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar